Untuk Menambah Nilai Rapor Publik Lurah, Lakukan Ini

IMG-20160415-WA0011

Danny Pomanto | Dok

Makassar, LiputanLIMA.com – Wacana mutasi lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang digulirkan sejak awal tahun 2016 segera menemukan titik akhir.

Pekan depan, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto akan mengumumkan siapa saja orang – orang yang akan bergeser dari posisinya.

Harap – harap cemas, mungkin itulah suasana kebatinan yang tengah dirasakan 54 kepala SKPD, 14 camat, dan 143 lurah.

Terkhusus posisi lurah, Pemkot menjaring aspirasi masyarakat lewat rapor publik lurah 2016 guna mengukur kinerja aparat kelurahan.

“Hasil rapor publik lurah menjadi acuan untuk mutasi,” terang Kabag Humas Pemkot Makassar, Firman Hamid Pagarra di Amirullah, Jumat, (15/04/2016).

Rapor publik lurah dibuka sejak 18 hingga 24 Maret 2016 lalu yang disampaikan via SMS dan WA di 082332346699, akun facebook rapor publik lurah 2016 dan dengan mencantumkan hashtag#reformasibirokrasi.

Lewat rapor publik, masyarakat mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan dukungan,  kritikan ataupun pengalamannya bersentuhan dengan pelayanan publik di kelurahannya yang didasarkan pada fakta ataupun bukti.

Sejak dibukanya, terkumpul 149 SMS yang diterima. 100 di antaranya berisi dukungan, dan 22 menyampaikan kritik terhadap kinerja lurah. 5 lainnya berisi  dukungan terhadap rapor publik lurah, dan 22 lainnya berisi pertanyaan seputar program Pemkot dan prosedur pelayanan di SKPD, kecamatan ataupun kelurahan.

Sementara itu, jumlah partisipasi yang terjaring melalui WA sebanyak 27, 5 di antaranya berisi dukungan, 11 kritikan, dan 3 tanggapan positif terkait rapor publik lurah, serta 8 tanggapan bersifat umum seputar pelayanan publik di Makassar.

“Memang ada sejumlah nama yang mencuat di rapor publik ini yang mendapatkan dukungan, dan tak sedikit yang mendapat kritikan bahkan keluhan dari masyarakat,” beber Firman.

Kritikan yang disampaikan umumnya terkait kinerja lurah, kualitas pelayanan publik, kedisiplinan, dan kemampuan menjalankan program pemerintah kota.

Ada lima poin yang menjadi fokus penilaian masyarakat di rapor publik ini, pelayanan publik, penerapan MTR (lorong garden, drainase bersih dan kerja bakti), bebas pungutan liar, kedisiplinan lurah, kualitas sombore (sentuhan lurah terhadap masyarakat).

“Hasilnya (rapor publik) akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah lurah tersebut layak untuk melanjutkan atau berhenti di tengah jalan,” tukas Firman.

Rilis


Kirimkan berita seputar kegiatan organisasi Anda ke redaksi@liputanlima.com disertai dengan nama penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *