Beracara Di MK Tidak Mesti Sarjana Hukum

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof Dr Darussalam menggunakan jas sedang berjabat tangan dengan Prof Dr Aswanto diteras Gedung Training Center (GTC) UIN Alauddin Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Minggu 5/6/2016.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof Dr Darussalam (kiri) sedang berjabat tangan dengan Prof Dr Aswanto diteras Gedung Training Center (GTC) UIN Alauddin Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Minggu (5/6/2016.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof Dr Darussalam menggunakan jas sedang berjabat tangan dengan Prof Dr Aswanto diteras Gedung Training Center (GTC) UIN Alauddin Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Minggu 5/6/2016.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof Dr Darussalam menggunakan jas sedang berjabat tangan dengan Prof Dr Aswanto diteras Gedung Training Center (GTC) UIN Alauddin Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Minggu (5/6/2016) | Saefullah

Makassar, LiputanLIMA.com – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Dr Aswanto, jadi pemateri Pendididkan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Gedung Training Senter, jalan sultan alauddin Makassar, Minggu (5/6/2016) lalu.

Prof Aswanto disambut oleh Prof Darussalam, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan ketua pantia Rahman Syamsuddin.

Irwan Muin yang mendampingi Prof Aswanto mengutarakan bahwa ini pertama kali memberikan materi tentang PKPA semenjak menjadi anggota hakim MK Republik Indonesia (RI).

“Para peserta harap mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena Prof Aswanto baru kali ini memberikan materi tentang PKPA,” terang pria yang juga anggota Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) itu.

Mengawali materinya, Prof Aswanto mengaku dalam pemaparannya itu, ia tidak terlalu fokus membahas terkait materi yang telah dibagikan secara tertulis oleh panitia kepada peserta PKPA, menurutnya materi itu sudah jelas dan bisa langsung dibaca, yang perlu dijelaskan adalah bagaimana pengembangan hukum dalam tata cara beracara di MK.

“Mungkin saya tidak terlalu fokus dengan materi saya, karena banyak hal yang baru dan perlu diketahui dalam beracara,” jelas dosen hukum dan HAM di Universitas Hasanuddin ini.

Di Mahkamah konsitusi kata dia, sekarang yang sering datang beracara adalah generasi muda, karena mereka memiliki pemikiran segar dan bisa mencerna peraturan atau aturan yang ada. Untuk beracara di MK, sekarang tidak mesti ke MK di Jakarta, “Tapi kita sudah bisa beracara di Unhas melalui vidio telekonfrence,” katanya.

Dalam acara PKPA tersebut, Prof Aswanto membawakan empat materi, yakni; menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan konstotusional lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu.

“Beracara di MK tidak mesti lulusan sarjana hukum, tapi semua orang bisa beracara selama pemohon mengetahui banyak tentang kasus yang dimohonkan,” ungkap mantan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar itu.

(Saefullah)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *