Pelecehan Saut Situmorang Terhadap HMI, Telah Mencoreng Hukum

911456285774

Saut Situmorang yang telah mencela HMI | Int

Jakarta, LiputanLIMA.com – Dalam acara “Benang Merah” di stasiun TV One, salah satu pimpinan KPK, Saut Situmorang, menyatakan mereka orang-orang cerdas ketika mahasiswa, kalau HMI minimal LK 1. Tapi ketika menjadi pejabat mereka korup dan sangat jahat.

Statement yang dikeluarkan oleh beliau secara sederhana tanpa perlu analisis mendalam, sudah sangat jelas merupakan pernyataan negatif yang dikeluarkan berdasarkan pikiran yang negatif untuk membuat pendengar memberikan penilaian yang negatif pula terhadap objek dalam statement tersebut. Dalam konteks ini, ditujukan kepada setiap pejabat negara yang dalam kurikulum hidupnya pernah mengikuti LK 1 HMI.

Bapak Saut Situmorang mungkin menganggap bahwa ucapannya merupakan bentuk dari kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan yang dilindungi dalam Pasal 28 UUD NRI 1945.

Namun yang perlu dipahami, bahwa setiap kebebasan dalam kerangka HAM mempunyai batasan-batasan yang tidak dapat dilanggar, hal ini demi menjaga HAM itu sendiri. Dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa setiap kebebasan dibatasi oleh undang-undang. Dalam konteks ini, bapak Saut Sitomurang melanggar  salah satu batasan yang termaktub dalam Pasal 310 KUHP.

Pasal 310 ayat (1) merumuskan:
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut R. Soesilo, salah seorang pakar Hukum,  supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Pernyataan bapak Saut Situmorang ditelisik menggunakan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka person yang dituju sekali lagi ialah setiap pejabat negara yang pernah mengikuti LK I HMI. Sementara perbuatan yang dituduhkan ialah tindak pidana korupsi dan semua kejahatan lainnya yang diatur dalam undang-undang.

Namun, karena pernyataan ini dikeluarkan di media massa dan tanpa bukti, bukan dalam konteks penegakan criminal justice system yang mengedepankan asas presumption of innocent, maka pernyataan ini dinilai sebagai kejahatan penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, maka langkah bijak yang dapat diambil adalah melaporkan bapak Saut Situmorang ke pihak kepolisian. Sebab bukan hanya telah melakukan suatu tindak pidana penghinaan, bapak Saut Situmorang sebagai salah satu penegak hukum telah mencoreng kualitas penegak hukum itu sendiri yang pada akhirnya menghambat tegaknya hukum dan keadilan.

Teringat perkataan guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Achmad Ali, “Bagaimana mungkin membersihkan rumah dengan sapu yang kotor, bagaimana mungkin menegakkan hukum dengan penegak hukum yang melanggar hukum.”

Sebagai kader Himpunan mahasiswa Islam, khususnya warga negara yang taat hukum, kita perlu menegakkan keadilan. Yang mana untuk menegakkan keadilan diperlukan penegakan hak dan kewajiban. Dari opini hukum ini, sudah menjadi kewajiban kita untuk  menuntut hak-hak kader HmI Se-Indonesia yang diciderai oleh pernyataan serampangan, pelecehan, dan statament tanpa bukti yang dikeluarkan oleh bapak Saut Situmorang.

Seperti yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib, bahwa penindasan terjadi karena adanya kerja sama antara penindas dengan yang ditindas. Tegakkan keadilan, tegakkan hak-hak kita yang ditindas!

Zainul Alim, Advokad Muda Makassar

3 Comments

Mustofa Toha

Kebebasan bukan Kebebasan Mutlak, tapi dibatasi oleh kebebasan yang bebas, bukan yang yg sebebas- bebasnya. Pasal 28 UUD NRI 1945 itu juga kebebasan yg dibatasi. Kebasan yang sebebas- bebasnya berarti sdh bukan lagi kebebasan.Kebebasan yg tdk terbatas akan menjadikan Negara ambyar dan bubar.
Dinegara liberalpun kebasan tetap ada batasnya, apalagi di Indonesia yang berbhinneka SARA.
Yang perlu diwaspadai ada agenda lain yg lebih jauh, takutnya bukan Pak Saut S yg main sediri, ada dibelakang yang sutradara pernyataan tsb. Kalau HMI berbuat kekerasan berhasil berati tepancing dan Pak Saut berhasil.

Reply
rodin manalu

Saya menilai itu adalah hal yang biasa-biasa saja, yg penting tdk ada pihak ke 3 yg buat panas, misalkan ada pembunuhan terhadap dosen UMSU olh mahasiswanya di Medan baru-baru ini, kita tau UMSU itu kan baik dan bagus, pada pemberitaan disebut Mahasiswa UMSU melakukan pembunuhan, kan kita tau tdk semua mahasiswa UMSU jadi pembunuh,itu adalah oknum, sama halnya dengan pak Saut, ya itulah, kita jangan terlalu membesar-besarkan suatu masalah yang seogianya itu tidak seharusnya menjadi masalah dan jangan merasa super sendiri.

Reply
Sudarman

Sy sangat prihatin dg adanya pernyataan Pimpinan KPK (Saut Situmorang-red), sebagai oknum yg harusnya justru lebih paham tentang hukum, malah telah menciderai eksistensi hukum di Indonesia. Sebagai aktivis yg pernah aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Sy sangat mendukung langkah kawan2 di KAHMI & HMI mengambil langkah hukum terhadap statement Saut Situmorang, karena pernyataan itu sangat idak pantas dipublikasikan oleh seorang Pimpinan KPK.

Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *