Menanti Renaissance Hukum di Indonesia

Ilustrasi | Int

Ilustrasi | Int

Oleh: Andi Firmansyah

Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan dan sistem yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat menjadi hal yang begitu normatif dalam penerapannya.

Namun di sisi lain, hukum juga seharusnya mampu menjadi salah satu perangkat dalam membina dan mendidik masyarakat. Dalam hal ini, keteraturan dan keadilan sosial menjadi tujuan utama dari adanya hukum dalam masyarakat itu sendiri.

Dari sisi ini, hukum tak lagi menjadi normatif yang diciptakan dengan sistem yang baku, sebab hukum lahir dari sebuah kondisi dan masalah kultural yang muncul dari kehidupan sosial itu sendiri.

Artinya, butuh pengkajian lebih dalam atas kultur dan kondisi masyarakat sebelum menetapkan aturan-aturan atau hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut.

Terkhusus di Indonesia, hukum yang dibentuk berdasarkan landasan ideologi Pancasila, dirancang seragam untuk mengatur masyarakat yang multikultural, dan ditetapkan dengan tujuan mengatur sendi-sendi keadilan bermasyarakat menjadi konsep dan sistem yang masih kompleks untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Betapa tidak, Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang dihuni masyarakat dengan ribuan suku bangsa, agama dan ras memiliki sejarah dan kondisi kultural masyarakat yang berbeda-beda.

Hal ini menjadikan aturan seragam yang dibentuk (hukum) masih sulit untuk dibumikan di negara ini. Hukum negara tak jarang berbenturan dengan skema pemahaman masyarakat tentang keadilan itu sendiri.

Sebab aturan-aturan sebelum diproklamirkanya negara kesatuan Republik Indonesia masih mengakar dan diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat di beberapa daerah di negara ini.

350 tahun penguasaan kolonialisme VOC dan 3,5 tahun imperialisme Kekasaran Jepang beserta hukum yang diciptakannya, bukan waktu yang singkat jika dibandingkan waktu yang dihabiskan Indonesia menata hukumnya sejak kemerdekaannya tahun 1945 hingga saat ini.

Hukum yang ditinggalakan penjajah sedikit banyaknya mempengaruhi hukum yang berlaku setelahnya. Sebagai negara kolonial dan imperialisme, Belanda dan Jepang menciptakan hukum di Indonesia dengan tujuan membatasi hak-hak pribumi dan membentengi kebebasannya dalam mengeruk hasil bumi Nusantara.

Tapi aspek kritik yang ingin disampaikan penulis bukan di persoalan historis tersebut, sebab menjadi kesalahan berfikir jika kita menganggap bahwa sejarah tak bisa dirubah.

Sisi lain yang lebih penting untuk kita pikirkan dan kaji bersama yaitu bagaimana penegakan hukum di masa kini dan masa yang akan datang.

Apakah hukum itu digeneralisasi sesuai kondisi kultur dalam memenuhi hasrat keadilan dalam masyarakat atau malah memang sengaja diciptakan dengan tujuan sama dengan apa yang terjadi di masa lalu yaitu hukum rimba?

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *