Kasus PLTMH Lutim Mandeg, Kejati Mengaku Tidak Paham Kelistrikan?

 

IMG20160405141517

Herman Koordinator Lapangan (Korlap) memimpin aksi meminta agar kasus dugaan korupsi pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Luwu Timur segera dituntaskan | Dok

Makassar, LiputanLIMA.com – Kawanan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Luwu Pemerhati Anti Korupsi (AMLPAK) di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar meminta agar kasus dugaan korupsi pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Luwu Timur segera dituntaskan.

Para pengunjuk rasa yang dipimpin oleh Herman Koordinator Lapangan (Korlap) dengan menyampaikan aspirasi masyarakat Luwu Timur (Lutim) mengatakan kasus yang ditaksir merugikan negara sebesar 15 miliar pada pembangunan PLTMH di Lutim, harus segera diusut tuntas.

“Kami turun aksi menyuarakan aspirasi masyarakat, karena pihak Kejati Sulselbar belum menunjukkan titik terang dan tidak serius menangani kasus tersebut,” jelas dalam orasinya, Selasa (05/4/2016).

Tidak cukup sampai di situ saja, bahkan dalam selembaran kertas yang diedarkan meminta tiga hal.

Yakni, mendesak pihak Kejati Sulselbar untuk menerbitkan surat penyelidikan (Sprindik) kasus korupsi PLTMH, meminta kepada kejati untuk mempercepat mengusut tuntas dan segera menetapkan tersangka korupsi, dan mendesak kepada pihak Kejati untuk menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi kasus PLTMH setelah dikeluarkannya Sprindik.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin menerima pengunjuk rasa tersebut, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa terkait penanganan perkara penyelidikan itu sudah berjalan. Meski kasus ini dinilai pernah dilaporka pada tahun 2015.

“Pada saat itu tim turun menggandeng ahli tenaga yang mengetahui kelistrikan, karena dari tim pihak Kejati tidak terlalu tahu masalah listrik, sehingga harus mengambil tenaga ahli untuk menyelidiki,” jelas Salahuddin.

Namun, menurutnya hingga sekarang belum ada hasil yang diperoleh tim yang menelusuri teknik pekerjaan itu dan sementara masih bekerja untuk merampungkan dan belum ada kesimpulan. Sehingga tim dalam hal ini masih tetap mengkoordinasikan dengan tim ahli untuk melakukan percepatan dalam perampungan kesimpulan berdasarkan hasil survei dan investigasi dilakukan.

“Jujur kejaksaan tidak punya skil untuk identifikasi terkait masalah kelistrikan. Lembaga yang kita gandeng ini sementara menyusun kesimpulan dari hasil investigasi belum diserahkan ke tim,” ungkap Kasipenkum Kejati Sulselbar.

Menurutnya, nanti dari hasil yang diperoleh tenaga ahli itu, lalu kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan. Tim akan melihat, ada tidak bentuk penyimpangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang diperiksa yaitu, bentuk pekerjaannya itu tidak sesuai spesifikasi, harga yang tertuang di sana sesuai tidak dengan pekerjaannya,” jelasnya.

 

(Saefullah/Suryani Musi)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *