Walhi Nilai Pemprov Sembunyikan Izin Reklamasi CPI dari Publik

IMG-20160413-WA0002 (1)

Proses persidangan kasus CPI Sulsel di Pengadilan Tata Usaha Negara | Saifullah

Makassar, LiputanLIMA.com –  Kasus proyek mega reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) dilakukan sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Rabu (13/4/2016).

Terkait izin proyek mega reklamasi CPI yang diterbitkan berdasarkan SK gubernur Sulsel, dari pihak Wadah Lingkungan Hidup (Walhi), Muhammad Al Amin membantah dengan mengatakan izin reklamasi yang diperoleh itu tidak lengkap.

Ditemui usai melakukan persidangan, Muhammad Al Amin menjelaskan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada saat itu, tahun 2013 belum punya peraturan daerah (Perda), sehingga SK yang diterbitkan ketika itu dianggap tidak berasaskan pada hukum.

Lebih lanjut diterangkan bahwa pada saat itu, dari pihak Pemprov juga belum mendapatkan surat izin dari kementrian kelautan dan perikanan.

Muhammad Al Amin menyatakan Pemprov Sulsel telah menyembunyikan surat izin reklamasi pada publik dan banyak peraturan daerah yang cacat hukum.

“Yang paling penting menurut saya adalah rekomendasi KKP-nya ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga dalam kasus ini kami dari Walhi optimis memenangkan kasus ini,” tegas Koordinator Bidang Advokasi Walhi sebelum meninggalkan PTUN Makassar.

Selain dia, dari pihak pengacara yang diamanahkan untuk mendampingi Pemprov ada 9 orang. Salah seorang di antaranya mengatakan hal yang sama dengan pihak Walhi bahwa akan tetap optimis untuk memenangkan perkaranya di persidangan.

“SK Gubernur yang telah terbit tentunya memilih asas hukum dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tandas salah seorang pengacara,  Ashari Syam.

Ashari Syam mengatakan, jika dalam kasus ini pemerintah diputus tidak bersalah, maka pelaksanaan reklamasi yang dilakukan akan dinilai sah.

(Saifullah/Suryani Musi)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *