Aneh, Kejati Berdiri Dua Sisi pada Kasus CPI

3b50f1ce18d24678be496b9a18b5e986

Ilustrasi, hukum yang timpang | Int

Makassar, LiputanLIMA.com – Bergulirnya kasus reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, menjadi tanda tanya oleh pihak Wadah Lingkungan Hidup (Walhi), ada apa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar?

Salah seorang kuasa hukum Walhi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggugat kasus reklamasi CPI, Edy Kurniawan mengatakan Kejati yang sementara mengkaji potensi korupsi pada kasua CPI, menilai aneh hal tersebut.

Lantaran dalam kasua reklamasi CPI yang sementara berjalan sidangnya untuk keapsahan surat izin yang digunakan, salah seorang dari pihak Kejati turut sebagai kuasa hukum mendampingi pihak tergugat PT Yasmin Bumi Asri.

“Aneh – aneh juga ya, di sisi lain Kejati mengeluarkan surat perintah untuk penyelidikan kasus korupsi yang ada di CPI, tapi di satu sisi yang menjadi kuasa hukum tergugat adalah dari kejaksaan sendiri,” ungkap Edy Kurniawan di PTUN, Selasa (19/4/2016).

Kuasa hukum Walhi lanjut, jadi dalam hal ini, Kejati berdiri di dua sisi. Yakni sebagai kuasa hukum Gubernur dan di sisi lain menjadi penyidik untuk pontensi korupsi CPI.

“Nah kami tidak tau apa kongkalikong di belakang ini, yang pasti teman ASP, dari pihak Walhi tengah mempersiapkan aduan korupsinya ke KPK,” tegasnya usai menjali sidang mendampingi penggugat kasus reklamasi CPI.

(Saifullah/Suryani Musi)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *