PKB Maros Minta Bupati Tolak Full Day School

MAROS, LiputanLIMA.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Maros menolak keras rencana Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud), memberlakukan sekolah delapan jam dan lima hari atau Full Day School (FDS) di Kabupaten Maros dengan alasan apapun.

Havid Pasha, Ketua DPC PKB Kab. Maros, Menyatakan penolakan itu setelah mendengar masukan dari sejumlah tokoh masyarakat, dari kalangan pesantren dan warga Nahdliyin dan kader PKB.

Mereka menolak keras mengenai kebijakan yang digulirkan Mendikbud, Muhadjir Effendy.

“Kita mendengar dan mengikuti aspirasi rakyat agar mencabut kebijakan Full Day School (FDS).

 

“Karena hal ini adalah prinsip bagi masyarakat dan warga nahdliyin maka aspirasi yang di tampung oleh Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Maros Menolak dengan keras program Full Day School (FDS).

“Anggota DPRD Maros ini mengatakan, FDS berpotensi merusak eksistensi madrasah, dan tidak sesuai dengan model dan karakter pendidikan yang sudah membumi di Indonesia.

Madrasah sendiri adalah instansi pendidikan warisan beberapa tokoh dan ulama bangsa. Beberapa ulama serta orang-orang menyatu membuat instansi pendidikan untuk mengajarkan pendidikan agama, karakter serta ciri khas pada warganya.

“Full Day School (FDS) tidak cocok, negara ini kuat atas tokoh dan ulama yang melalui dan mendirikan program pendidikan madrasah diniyah”, Lanjut Havid.

Ia beserta Kader PKB Maros menghadap Bupati Maros HM Hatta Rahman untuk menyampaikan penolakan terhadap FDS dengan harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros mau mendengar dan mengikuti aspirasi rakyat dan akhirnya menolak kebijakan FDS.

“Sikap kita jelas bahwa kebijakan ini bertentangan dengan upaya-upaya kita membangun karakter bangsa”, tandasnya.

Penolakan FDS ini menjadi kebijakan PKB secara nasional yang menginstruksikan kepada kami seluruh anggota Fraksi PKB di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah guna penyampaian penolakan PKB dengan harapan agar pemerintah daerah membatalkan kebijakan FDS tersebut.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Maros, H. Havid Pasha menemui Bupati Maros, HM. Hatta Rahman diruangannya, Rabu, (9/8/2017).

Kedatangan anggota DPRD Fraksi PKB Maros ini dalam rangka Silaturrahim sekaligus menyampaikan pernyataan sikap resmi PKB Maros yang menolak keras rencana Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan sekolah delapan jam dan lima hari atau Full Day School (FDS) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23 tahun 2017, di Kabupaten Maros.

Dalam pernyataan sikapnya, PKB Maros menegaskan menolak permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah dan kebijakan lain yang merugikan madrasah diniyah, para petani dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Selanjutnya havid menambahkan, bahwa kami mendesak pemerintah kabupaten Maros, khususnya Dinas Pendidikan Maros untuk tidak menerapkan permendikbud tersebut.

Sementara itu Bupati Maros, Hatta Rahman mengapresiasi dan menerima baik aspirasi atau tuntutan dari PKB Maros.

Lebih lanjut Hatta mengatakan bahwa kami di Kabupaten Maros selaku pemerintah daerah tidak bisa menolak permendikbud tersebut karena merupakan kebijakan dari pusat.

Namun untuk penerapan di Kabupaten Maros, pemda belum memikirkan hal itu, karena ada banyak pertimbangan, antara lain fasilitas pendukung di sekolah bahkan harus disiapkan makan siang siswa itu, katanya.

Ketua PAN Maros ini menambahkan bahwa kedepan pemerintah daerah, memiliki program pendidikan tersendiri, misalnya kursus bahasa inggris, kursus bahasa arab dan lain sebagainya.

Bahkan kedepan di Kabupaten Maros akan ada perkampungan bahasa inggris, bahasa arab, tandasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *