Ada Dugaan Kandidat Mengidap Kanker, Akademisi Kesehatan: KPU Tak Boleh “Melindungi”

Irwan Khomaini, Dosen Farmasi UIT Makassar (handover)

MAKASSAR, LiputanLIMA.com– Kesehatan kandidat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur terus menjadi perbincangan belakangan ini. Hal ini menyusul wacana adanya salah satu calon Gubernur yang diduga mengidap penyakit kronis, kanker pita suara.

Pemerhati Kesehatan Sulawesi Selatan, Irwan Khomaini menilai, hal ini memang menjadi hal yang penting. Pasalnya KPU melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengumumkan akan melakukan pemeriksaan kesahatan, dan itu diatur dalam PKPU, akan tetapi tidak ada hasil rekam medis yang disampaikan kepada publik.

“Subtansi dari tes kesehatan memang adalah untuk mengetahui rekam jejak medis setia figur. Sehingga menurut saya ini menjadi hal yang penting untuk disampaikan, supaya masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatan calon pemimpinnya,” kata Irwan, Apoteker yang saat ini mengenyam pendidikan di Pasca Sarjana Unhas, Jumat (19/1/2018).

Selain itu, dia menyayangkan lantaran hasil tes kesehatan itu terkesan tidak berarti alias ditutup-turupi pihak KPU dan IDI.
Sementara negara menggelontorkan biaya untuk melakukan tes kesehatan kepada setiap kandidat kepala daerah.

Saat ditanya perihal wacana adanya calon kepala daerah yang mengidap penyakit membahayakan alias kronis, dia mengaku enggan berspekulasi dan membahas satu kandidat saja.

Dia mengatakan, supaya ini tidak menjadi pembahasan yang liar, maka memang diperlukan transparansi.

“Itu yang saya bilang tadi. Apalagi kalau memang benar ada kandidat yang memiliki penyakit membahayakan. Mestinya itu dijelaskan secara rinci, apakah dia benar-benar mampu mempin suaru daerah dan memperjuangkan rakyatnya. Kalau iya, apa parameter dan pertimbangannya,” ucap penulis buku ‘Farmasi dan Catatan yang Belum Usai ini’.

Memang, belakangan beredar bahwa ada salah satu kandidat calon Gubernur yang beberapa kali keluar negeri berobat.

Dosen Lab Farmasi UIT ini yang dimintai tanggapannya lagi-lagi menegaskan tidak ingin menanggapi dan terlibat dalam opini kandidat tertentu.

“Tapi kalau memang benar ada seperti itu, berarti perlu dipertanyakan. Kenapa? apakah benar-benar sudah parah dalam artian membahayakan. Karena di Indonesia ini sudah banyak Rumah Sakit bertaraf internasional, lalu kenapa mesti di luar. Ini memang perlu diluruskan,” tandas aktivis HMI ini.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *