Dua Tokoh ini Diyakini Bisa ‘Dongkrak’ Elektabilitas Jokowi

JAKARTA, LiputanLIMA.com– Elektabilitas Presiden Joko Widodo diperkirakan akan meningkat apabila disandingkan dengan ulama seperti Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua PBNU KH. Said Aqil. Hendri B Satrio pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menilai positif PDIP yang membuka diri untuk calon lain di luar partai.
“Jokowi disandingkan dengan mereka pastinya elektabilitas akan naik. Tapi seberapa naiknya belum tahu. Ini positif kalau PDIP membuka dari luar PDIP sendiri. Apalagi yang dilirik tokoh besar,” ujar Hendri kepada Republika.co.id, Selasa (20/3/2018).

Tokoh ulama masuk dalam bursa Pilpres bukan lagi hal baru. Sebelumnya Megawati pernah bersanding dengan tokoh NU Hasyim Nahdlatul Ulama di Pilpres. Namun ia menilai perjalanannya masih jauh untuk memperbesar elektabilitas, butuh banyak sosialisasi.

Sementara dari sisi wilayah, Jawa Tengah dinilai masih potensial besar untuk Joko Widodo menarik suara. Namun ia belum bisa memprediksi wilayah provinsi besar lainnya, apakah Jawa Barat atau Jawa Timur yang dapat mendulang suara untuk PDIP.

Sebab, meskipun partai pemenang bukan PDIP di Jabar, bukan berarti PDIP akan kalah di provinsi tersebut. Menurutnya kompetisi konstelasi politik tidak bisa dilihat hitam putih atau kalah menang saja, ini bisa menjadi abu-abu juga.

“Kalau sekarang ini, semua masih sangat cair. Karena blum ada satupun pasangan yang mendeklarasikan diri. Kita lihat Agustus nanti,” katanya.

Sebelumnya PDIP menyebutkan bahwa partai terbuka bagi siapa pun yang ingin mengajukan diri sebagai pendamping Jokowi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Tidak terkecuali pada tokoh Muhammadiyah, Din Syamsudin; Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama, Said Aqil Sirodj.

Masinton mengatakan, PDIP tidak pernah mendikotomikan kalangan nasionalis dengan agamis, militer dengan sipil, maupun masyarakat Jawa dengan non-Jawa.

“Semuanya adalah elemen kebangsaan, di mana kami terbuka untuk mereka,” ujar Politisi PDIP Masinton Pasaribu seperti dilansir Republika.co.id, Senin (19/3/2018).

Namun untuk mengerucutkan penawaran-penawaran tersebut, ia melihat bahwa PDIP masih harus melakukan kajian terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *