Belasan Ribu Warga Belum Terdata di DPS, Tim Hukum PAMMASE Serukan Ini

WAJO, LiputanLIMA.com – Tim hukum pasangan Amran Mahmud-Amran SE (PAMMASE) menyerukan instruksi jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Wajo 2018.

Seluruh tim pemenangan, relawan, pendukung, dan simpatisan PAMMASE diminta untuk ikut membantu mendata wajib pilih yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Menurut Ketua Tim Hukum PAMMASE, Azis Pangeran, ada tiga kemungkinan masih ada wajib pilih yang belum terdaftar dalam DPS. Pertama, belum didatangi atau didata oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilu (PPDP) dan PPS setempat.

Kedua, memiliki KTP elektronik tapi belum terdaftar di DPS yang ada di kantor kelurahan/desa. Ketiga, sudah cukup umur memiliki KTP namun belum memiliki KTP.

“Khusus poin ketiga agar segera perekaman KTP di Kantor Catatan Sipil Sengkang. Mohon laporkan ke kami jika dipersulit memperoleh surat pengantar dari kepala desa/lurah,” tegas Azis Pangeran, Minggu (25/3/2018).

Ia pun meminta kepada KPU, Panwaslu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wajo agar bekerja benar-benar sesuai aturan dan bukan pesanan pihak-pihak tertentu.

“Kami meminta penyelenggara dan pemerintah memberikan data yang benar dan sesuai fakta, kami akan pantau data yang ada,” tukasnya.

Diberitakan, KPU Wajo menetapkan jumlah DPS sebanyak 274.083 wajib pilih. Jumlah ini menurun drastis dari DPT Pilpres 2014 lalu sekitar 320.868 pemilih.

Meski begitu, masih ada sekitar 14.923 warga Kabupaten Wajo yang diduga belum perekaman e-KTP. Data ini berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Wajo 2018.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *