Kartu Rakyat Sejahtera IYL-Cakka Bebaskan Semua Pungutan di Sekolah

SOROAKO, LiputanLIMA.com – Ketika ucapan sudah keluar dari mulut Ichsan Yasin Limpo (IYL), maka yakini tak akan ditariknya. Dari dulu hingga sekarang, pasangan Andi Mudzakkar ini memang pantang lari dari komitmen.

Itu sebabnya saat menyampaikan orasi politiknya di kampanye tertutup di Soroako, Jumat (27/4/2018), Ichsan Yasin Limpo kembali menegaskan mengenai program pendidikan berkualitas tanpa pungutan.

Di depan ribuan warga, Ichsan Yasin Limpo memastikan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah di tengah jalan hanya karena persoalan biaya. Sebab jika atas izin Allah terpilih, pemerintah “pasang badan” untuk rakyat.

Rencana ini bukan tanpa alasan. Pasalnya Ichsan Yasin Limpo adalah orang yang pertama menerapkan perda pendidikan gratis di Indonesia tanpa pungutan dan tetap berkualitas.

Hal ini terbukti dengan suksesnya Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) saat menjabat sebagai Bupati Gowa dua periode.

Bahkan program pendidikan berkualitas tanpa pungutan itu telah tercantum dalam Kartu Rakyat Sejahtera yang digagas oleh pasangan yang dikenal komitmen, tegas dan merakyat ini.

“Kalau ada kartu ini, bisa dipastikan tidak ada lagi yang putus sekolah sampai 12 tahun karena permasalahan biaya pendidikan,” kata eks Bupati Gowa dua periode ini.

Kartu Rakyat Sejahtera akan mengakomodir seluruh biaya biaya dan pungutan pendidikan hingga tingkat SMA dan sederajat. Termasuk uang komite dan jenis biaya tambahan lainnya.

“Kalau nanti ada Komite atau kepala sekolah yang meminta sumbangan atau pungutan, kasi lihat saja Kartu Rakyat Sejahtera. Kenapa? Karena semua akan ditanggung nantinya oleh Pemerintah,” urainya disambut riuh tepuk tangan dan teriakan peserta kampanye.

Untuk diketahui, selain biaya pendidikan, beberapa program unggulan IYL-Cakka juga dimasukkan di Kartu Rakyat Sejahtera. Seperti untuk bantuan pertanian dan perikanan.

Selain itu, IYL-Cakka juga punya terobosan lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya melalui rumah produktif berbasis desa di semua kecamatan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *