Kawan Istana: KPK Harus Bongkar Mafia Infrastruktur di DPR RI

Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Kawan Istana melakukan aksi disebrang Istana Negara, Jakarta, Ranu (30/12/2015). Dalam aksinya Kawan Istana mendesak Presiden Jokowi untuk memberantas Mafia Pelindo II yang berada di lingkaran Istana Negara dan mendesak KPK untuk berani memanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla agar diperiksa terkait indikasi keterlibatan dirinya dalam kasus Pelindo II yang menjerat RJ Lino.

Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Kawan Istana melakukan aksi disebrang Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/12/2015). Mereka menuntut pemberantasan Mafia Pelindo II yang berada di lingkaran Istana Negara dan mendesak KPK untuk berani memanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla agar diperiksa terkait indikasi keterlibatan dirinya dalam kasus Pelindo II yang menjerat RJ Lino | Dok

Jakarta, LiputanLIMA.com – Sebuah lembaga di Jakarta yang menamakan diri Kawan Istana mengeluarkan pernyataan dukungan untuk KPK. Dukungan tersebut terkait terbongkarnya Kasus mafia infrastruktur di komisi V DPR RI.

Kasus yang telah menyeret politisi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, menurut Kawan Istana sebaiknya pintu masuk bagi KPK membongkar mafia dibalik kasus ini.

“Ini pintu pandora bagi KPK untuk membongkar mafia abadi infrastruktur di parlemen,” ujar La Ode Karsid, Sekretaris Nasional Kawan Istana via rilis yang diterima redaksi LiputanLIMA.com

Kasus proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara yang telah menetapkan Damayanti sebagai tersangka awal dari DPR, menurut La Ode adalah `pintu masuk` untuk membongkar siapa saja para koruptor selanjutnya dari Parlemen yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Apalagi, hal ini kuat dugaan menggunakan anggaran negara yang berasal dari rakyat untuk pembangunan infrastruktur yang nantinya akan banyak dirasakan oleh masyarakat luas.

Pengakuan Damayanti Wisnu Putranti ada aliran dana sedikitnya Rp 69 miliar kepada sejumlah anggota Komisi V DPR untuk mengamankan proyek infrastruktur Rp 2 triliun di Maluku yang cukup fantastis. Olehnya, Kawan Istana mendukung KPK membongkar mafia infrastuktur di Komisi V DPR RI.

Secara teknis, mereka meminta KPK Untuk segera menetapkan dan Mengeluarkan Sprindik baru dan memenjarakan nama-nama anggota komisi V DPR-RI.

Mereka yang disebut Damayanti seperti Andi Taufan Tiro (ATT) kader PAN, Andi Iwan Darmawan Aras (AID) Kader Gerindra. Umar Arsal (UA) Kader PD, Fahri Djemi Francis (FJ) Kader Gerindra, untuk segera dilakukan pemeriksaan secara serius.

“KPK harus pro aktif dan tidak ada tebang pilih dalam skadal mega korupsi Infrakstruktur di komisi V DPR RI,” tambah La Ode.

Pihaknya juga meminta KPK untuk menelusuri aliran dana Fee (pelicin) Mega skandal Mafia Infrastruktur di komisi V sebesar 40 milliar yang diduga kuat mengalir di sejumlah anggota Komisi V DPR-RI. “Ini harus dibongkar KPK.”tegas La Ode.

(Rilis)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *