Jaksa Penuntut Umum Anggap Eksepsi AIS Keliru

IMG-20160411-WA0006 (1)

Andi Idris Syukur (AIS) sebagai terdakwa, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (11/4/2016) | Saifullah

Makassar, LiputanLIMA.com – Sidang ketiga kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melibatkan Bupati Barru, Andi Idris Syukur (AIS) sebagai terdakwa, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (11/4/2016).

Yang menjadi titik fokus dalam agenda sidang kali ini adalah jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap eksepsi terdakwa yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa pada sidang kedua, Senin sebelumnya.

Menjawab eksepsi, JPU Adi Hariyadi Annas mengatakan bila mencermati apa yang dikatakan penasihat hukum (PH) AIS sebelumnya ada beberapa poin namun intinya, mengenai kewenangan mengadili.

Adi Hariyadi Annas menjelaskan bahwa yang bersangkutan atau PH AIS pada kasus ini merupakan perkara perdata bukan pidana.

Sebaliknya, JPU justru menolak dan menekankan bahwa ini merupakan kasus pidana, bukan perdata lantaran ditemukan peristiwanya ada sebuah mobil sport.

Tidak hanya menolak eksepsi terdakwa, hal tersebut juga dianggap keliru. Menurut Adi Hariyadi Annas  hal tersebut suatu perkara pidana yang diperpercepat dan ada peristiwa di dalamnya.

“Kita menangani perkara di awal bukan jual beli, tapi pemberian suatu barang. Kami berpendapat bahwa hal tersebut keliru dan tidak dapat diterima,” jelas salah seorang JPU usai sidang itu.

Mengenai Error in Objecto, lanjut Adi Heryadi  hal tersebut sama sekali tidak benar, karena objeknya sebuah mobil Pajero Sport. Mengenai TPPU, itu harus ada analisis dari PPATK karena hal tersebut dinilai sangat tidak berdasar.

Bahkan, ia juga menekankan bahwa dalam UU No 8 tahun 2010, tidak ditentukan bahwa dalam hal seluruh perkara tindak pidana korupsi tidak ditentukan harus ada analisis transaksi keuangan.

“Ada perkara-perkara tertentu yang tidak perlu atau tidak memerlukan hasil analisis transaksi keuangan. Sehingga dalam perkara ini tidak perlu berawal dari PPATK untuk menerapkan pasal pencucian uang,” jelasnya.

(Saifullah/Suryani Musi)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *