JPU Nilai Eksepsi Bupati Barru Harus Ditolak

1758031PIC-0585.MP4-snapshot-00-.01-2014-.03-.17-18-.55-.40-780x390

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai materi eksepsi Bupati Barru, Andi Idris Syukur tidak tepat | Int

Makassar, LiputanLIMA.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai materi eksepsi Bupati Barru, Andi Idris Syukur tidak tepat. Harusnya, materi eksepsi sebanyak enam poin itu diajukan pada sidang pledoi.

“Terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa pribadi, itu sifatnya hanya secara umum pembelaan. Eksepsi itu tepatnya diajukan pada sidang pledoi, bukan dieksepsi,” ungkap Andi Heriyadi Annas salah seorang JPU, Senin (11/4/2016).

Ditemui usai sidang, Andi Heriyadi Annas mengatakan seluruh pembelaan nota keberatan  Penasihat Hukum (PH) atau terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Menurutnya, sesungguhnya eksepsi itu initatif seperti diatur dalam pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain  karena bukan kewenangan eksepsi, sehingga harus dikesampingkan oleh majelis hakim.

“Pemeriksaan harus dilanjutkan kepada pokok perkara sampai dengan putusan pokok perkara,” tegasnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Ia juga menjelaskan bahwa terkait anggapan yang mengatakan kasus tersebut harusnya dipengadilan perdata. Ia menolak kalau itu hanyalah alibi saja, karena jalur perdata menurutnya harus berdiri sendiri.

“Ini adalah kasus korupsi yang sifatnya ekstra ordinarikair proses penyelesaiannya harus didahulukan,” tolaknya.

Dari awal kasus ini digugat bukan dari aspek perdata, melainkan diproses secara pidana. Adapun perdata itu adalah alibi atau alasan yang dibuat oleh pihak terdakwa maupun penasihat hukumnya.

“Sekarang saya dengar kasus ini lagi digugat perdata. Padahal jual beli tidak menghalangi proses pidana, karena tindak pidana korupsi sangat prioritas,” tegasnya.

(Saifullah/Suryani Musi)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *