Kasus Korupsi Bibit Kakao, Kejati Sulselbar Mulai ‘Gerayangi’ Dinas Terkait

bibit kakao

Ilustrasi | Int

Makassar, LiputanLIMA.com – Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sambung pucuk kakao benih bina di lima kabupaten/kota di Sulsel memasuki babak baru. Hasil pengumpulan data dan bahan yang dilakukan intel Kejati Sulselbar sudah diserahkan ke bagian Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

Setelah data diterima oleh Pidsus, Kejati Sulselbar akan melakukan pendalaman dengan membentuk tim khusus dengan surat perintah penyelidikan. Itu diungkapkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin,

“Untuk mendalami, bisa dilakukan satu hari kalau tim tidak punya pekerjaan lain, tetapi kalau dia punyi agenda lain tentunya dia harus membuat jadwal,” tambah Salahuddin.

“Hasil akhir (pengumpulan data) bahwa dalam pengadaan bibit tersebut dengan anggaran Rp12 M telah terjadi penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Salahuddin, Selasa (12/4/2016).

Salahuddin menjelaskan, kalau penyelidikan terkait bibit akan dilakukan di dinas terkait, terutama dinas perkebunan. Tim pun, lanjut Salahuddin, bisa melakukan penyelidikan on the spot memanggil instansi terkait.

“Tempat untuk menggali informasi diperkebunan yang membidangi pengadaan bibit dan PPK, yang disebut PPK menurut progress 54 tahun 2010, yakni pejabat pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran yang ada di instansi dinas perkebunan,” beber Salahuddin.

Dugaan korupsi pengadaan bibit sambung pucuk kakao benih bina ini terjadi di lima kabupaten/kota yakni Soppeng, Bone, Bantaeng, Masamba dan, Luwu.

(Saefullah/Luqman)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *