Soal Kasus Izin Reklamasi CPI, Kejati: Tak Ada Kongkalikong dengan Pemprov

IMG-20160421-WA0001

Kasipenkum Kejati Sulselbar, Salahuddin | Dok

Makassar, LiputanLIMA.com – Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menampik jika ada ‘kongkalikong’ dengan pihak Pemprov Sulsel. Hal ini menyusul tudingan sejumlah pihak atas sikap Kejati yang berada di dua sisi kasus gugatan Center Poin of Indonesia (CPI).

Kejati bahkan disebut ‘aneh’ oleh Kuasa Hukum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Edy Kurniawan, yang menggugat izin reklamasi CPI. Keanehan itu kata Edy karena Kejati mengeluarkan surat penyidikan dugaan korupsi di CPI, namun juga menjadi kuasa hukum mereka.

“Aneh-aneh juga ya, Kejati mengeluarkan surat perintah untuk penyelidikan kasus korupsi di CPI, tapi menjadi kuasa hukum tergugat adalah dari Kejaksaan sendiri,” kata Edy Kurniawan di PTUN, Selasa (19/4/2016) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulselbar, Salahuddin menegaskan, bahwa apa yang dilakukan pihaknya sudah benar. Hal itu sesuai dengan UU No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Indonesia yang salah satu tugas pokoknya adalah berperan sebagai pengacara negara.

Makanya, kata Salahuddin, Jaksa Pengacara Negara (JPN) bisa mendampingi instansi Pemerintahan, BUMN, dan BUMD dengan catatan instansi yang meminta dalam bentuk MoU untuk didamapingi. Hal tersebut kemudian akan disikapi oleh Jaksa sebagai kuasa khusus pendampingan.

Salahuddin pun membenarkan terkait tudingan beberapa kalangan soal kejati yang berada di dua sisi kasus tersebut. Namun, Kejaksaan punya peran tertentu untuk melakukan penyelidikan tindak pidana.

“Antara tugas penyidikan dengan JPN semua memiliki tugas untuk melakukan pendampingan itu tidak berbenturan, karena masing-masing ada koridor dan SOP yang mengaturnya,” jelas Salahuddin diruang kerjanya, Rabu (20/4/2016).

“Sehingga kalau misalnya diinstansi pemerintahan ada dugaan tindak pidana korupsi, maka akan disikapi oleh instrumen bidang tindak pidana khusus atau jaksa selaku penyidik,” tambahnya.

Sedangkan untuk kasus ini, lanjut Salahuddin, instrumen yang berjalan adalah bidang hukum perdata. Sehingga disikapi oleh JPN Perdata dan bukan saja hanya melakukan pendampingangan, tapi juga memberikan pertimbangan dan pelayanan hukum.

“Sekarang yang dikerjasamakan bukan cuma PTUN saja, namun ada TP4D (Tim Pengaman dan Pengawal Pembangunan Daerah) dan semuan bidangnya itu masing-masing ada. Insya Allah tidak akan berbenturan, dan tidak ada kongkalikong,” tegasnya.

(Saefullah/Luqman)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *