Simpang Siur Bupati Takalar Tersangka, ini Transkrip Pernyataan Kajati Sulselbar

img-20161025-wa0006

Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin saat menyapa pendukungnya | Dok

Makassar, LiputanLIMA.com – Kabar beredarnya informasi di media atas penetapan tersangka Burhanuddin Baharuddin menuai berbagai tafsiran. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Hidayatullah kepada awak media memberikan penjelasan tentang perkembangan kasus penjualan aset negara di Takalar.

Kasus yang terjadi di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Takalar telah menyeret tiga orang pejabat di Takalar menjadi tersangka.
Lantas, bagaimana sesungguhnya pernyataan Kajati Sulselbar atas status hukum Burhanuddin Baharuddin.?

Berikut transkrip lengkap hasil wawancara awak media dengan Kajati Sulselbar, Hidayatullah:

“Saya sampaikan kepada teman-teman media, harus dihilangkan dulu kesan bahwa penegak hukum khususnya kejaksaan berpolitik dalam masalah ini. Karena ini jangan sampai disalahkartikan bahwa kejaksaan berkepentingan. Tetapi kejaksaan melihat masalah secara yuridis. Dan memang memenuhi unsur untuk dilakukan penyidikan. 

Pertama, kasus penjualan tanah di Laikang tanah transmigrasi itu, sudah memenuhi dua alat bukti. Masuk ke kriteria tindak pidana korupsi.

Kedua, masalah keterlibatan pimpinan daerah yang lama itu sangat jelas terindikasi. Sangat jelas terindikasi. Paham tuh. Bahasanya paham yah. Sangat jelas terindikasi. Karena apa, keputusan dikeluarkan bahwa tanah ini milik transmigrasi. Sudah diingatkan oleh BPN.  Tapi oleh pak bupati tetap diperjualbelikan. Sudah ada peringatan.

Indikasinya kuat. Kalau sprindik sudah ada. Untuk tersangka, ini saya bilang yang mengkait dengan pihak pak bupati, ini jangan sampai nuansanya kejaksaan berpolitik. Bahwa sikap tidak berubah. Jadi setiap warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Itu prinsipnnya. Dia mau bupati dia mau siapa, tidak ada bedanya. Indikasi terlibat, ya diproses. 

Sudah ada (surat penetapan tersangka). Tadi kan saya bilang ini indikasi. Penetapan tersangkanya sudah ada. Cuma saya perlu melaporkan terlebih dahulu ke pimpinan di Jakarta terkait masalah posisi kepala daerah.

Tidak ada izin (penetapan kepala daerah tersangka). Kita cuma sampaikan ke pimpinan, kita lapor, ada indikasi kepala daerah terlibat kasus korupsi penjualan tanah senilai Rp 16 miliar. 

Bukan (Rp 16 miliar jumlah kerugian), nilai daripada jual yang nanti kita akumulasikan atau kita hitung, apakah itu memang Rp 16 miliar itu kerugian negara. Yang pasti terkait masalah pengertian kerugian negara menurut UU 1/2004 tentang perbendaharaan negara, kerugian negara bisa berupa hilangnya aset atau berkurangnya uang milik negara.

Kemarin camat, kades sudah (tersangka). Sekarang yang mengambil keputusan kan, komandan (Bupati Takalar) yang di atasnya itu. Masa Komandannya iya toh? Di bawahnya tersangka, diatasnya tidak. Terjemahkan saja”.

(Hek)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *