Tolak Pansus Penyelamatan Lahan, PKS Takalar: Hormati Proses Hukum

images-1

Gedung DPRD Takalar | int. 

Takalar, LiputanLIMA– Pimpinan DPRD Takalar hari ini, Selasa (22/11/2016) menggelar rapat pimpinan fraksi diperluas yang di pimpin langsung oleh ketua DPRD Takalar H. Jabir Bonto. Rapat ini dihadiri oleh 5 dari 6 fraksi di DPRD Takalar dengan agenda pemasukan nama nama perwakilan fraksi sebagai anggota Pansus Penyelamatan Lahan.
Fraksi PKS memilih tidak hadir dan tidak mau terlibat di Pansus tersebut.
Ketua PKS Takalar, Hairil Anwar menjelaskan bahwa pihaknya memang sengaja menolak pansus tersebut. “Fraksi PKS memang tolak wacana Pansus laikang karena kasus  ini sudah masuk ranah hukum.
Domainnya sudah di kejaksaan.”jelas Hairil yang juga Wakil Ketua DPRD Takalar. PKS Takalar juga sampaikan secara terbuka alasan penolakan fraksinya karena tidak ingin terlibat dan bertanggungjawab karena sudah terkait ranah hukum. “Kalopun akan dibentuk pansus sekalian dibentuk setelah masalah hukum tuntas,”tambah Hairil.

Sebagaimana Diketahui, DPRD Takalar membentuk Pansus sebagai bentuk akomodasi aspirasi masyarakat Mangarabombang dan masyarakat Kepulauan Tanakeke yang mendesak DPRD Memperjelas status dan kedudukan lahan mereka. Masyarakat tersebut menganggap lahan pencadangan transmigrasi berdasarkan SK Gubernur nomor 451/V/2007 tentang pencadangan transmigrasi berimbas pada kepemilikan hak atas tanah warga di beberapa lokasi.
Khusus di kecamatan Mangarabombang, lahan pencadangan transmigrasi di Desa Laikang telah berproses di Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Kasus ini menyeret tiga orang menjadi tersangka, Camat Mangarabombang, Kades Laikang beserta sekretaris desa. Mereka dianggap bertanggung jawab atas penjualan lahan negara di Desa Laikang.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *