Uang Panai’ Tinggi, Picu KDRT dan Perceraian?

IMG_20160405_180152

Suasana diskusi di Kata Kerja tentang Uang Panai’, Selasa (5/4/2016) | Dok

Makassar, LiputanLIMA.com – Tak ada yang menampik bagaimana tingginya uang panai’ (uang nikah) di ranah Bugis-Makassar. Bagi kebanyakan masyarakat, uang panai menjadi momok tersendiri bagi kaum laki-laki yang akan menikah.

Bagaimana tidak, uang berpuluh-puluh juta harus disiapkan pihak laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan. Nilai taksiran uang panai’ bisa ditinjau dari beberapa aspek, seperti pendidikan, atau status lainnya.

Semakin tinggi pendidikan perempuan, maka semakin tinggi pula uang panai’nya. Hanya saja, tingginya uang panai’ itu rupanya punya andil besar terhadap tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Lelaki merasa memiliki properti (perempuan) yang ia beli dengan harga yang sangat tinggi (Uang panai). Makanya dia bisa memperlakukan dengan sesukanya,” kata Aan Mansyur Sastrawan Sulsel dalam forum diskusi yang digelar di Kata Kerja, Makassar, Selasa (5/4/2016).

Aan Mansyur menambahkan, perkara uang panai’, yang sering disangkut pautkan dengan cepat lambatnya seseorang menikah, selalu tercitrakan kalau laki-laki sebagai korban, padahal sebenarnya adalah perempuan.

“Lelaki tidak menikah usia sampai 40 itu tidak masalah, tapi kalau perempuan akan menjadi perbincangan dimana-mana kalau dia tidak menikah sampai umur seperti itu,” tambahnya.

Lebih jauh, kata Aan, masyarakat Bugis-Makassar sudah menjadikan pernikahan sebagai ajang gengsi-gengsian. Termasuk ajang mengetahui strata sosial keluarga.

Parahnya, beberapa keluarga yang mau melawan kebiasaan tingginya uang panai’ ini, seringkali mendapat hukuman sosial. Menurut Aan, tidak jarang keluarga tersebut akan dicibir.

“Adik saya yang perempuan uang panai’nya tidak tinggi, tapi kerabat malah memberikan statemen yang sadis tapi lucu kepada orang tua saya, seperti ‘Kenapa kau jual murah anakmu’, perempuan ternyata dijual,” tambah Aan.

Jika dibandingkan dengan suku lain, pola menentukan uang panai’ sebenarnya sama. Hanya saja, yang berbeda yakni mengenai siapa yang akan menutupi pengeluaran saat menikah.

“Kalau di Jawa, polanya sama, dihitung apa yang akan dikeluarkan selama proses pernikahan. Tapi disana yang tanggung bukan sepenuhnya pihak laki-laki seperti Bugis-Makassar kebanyakan,” kata redaktur Tempo Makassar Irmawati yang juga hadir pada diskusi itu.

Beberapa mahasiswa dan pegiat literasi di Makassar juga hadir dalam diskusi ini.

(Luqman)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *