Carut Marutnya Jaminan Kesehatan Nasional

Aksi Dokter Indonsia Bersatu (DIB) di Istana Negara (29/2/2016)

Aksi Dokter Indonsia Bersatu (DIB) di Istana Negara (29/2/2016)

Jakarta, LiputanLIMA.com – Setelah Istana Negara di demo oleh ribuan massa honerer kategori dua (K2), kemarin (10/2/2016). Istana Negara kembali di datangi massa yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB). Aksi damai ini dilaksanakan dilatari carut-marutnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lapangan.

Sebagai bentuk konsistensi DIB sebagai gerakan moral yang mendorong reformasi Sistem Kesehatan di Indonesia. Gerakan moral ini mengambil tema “Mendorong Reformasi JKN yang Berkeadilan Bagi Rakyat dan Tenaga Kesehatan”.

“Media tolong catat ini, kami tanpa sponsor. Kami hidup dengan gaji kami yang pas-pasan dari yang tuan presiden berikan,” tutur Dr Agung Sapta Adi, salah satu pengunjuk rasa, Senin (29/2/2016).

Agung menjelaskan bahwa dalam aksinya itu, para dokter tidak akan berbuat anarkis. Demo yang berlangsung damai itu disampaikan melalui orasi dan spanduk, mulai yang menyebut nama JKN sampai BPJS.

Agung menjelaskan bahwa dalam aksinya itu, para dokter tidak akan berbuat anarkis. Demo yang berlangsung damai itu disampaikan melalui orasi dan spanduk, mulai yang menyebut nama JKN sampai BPJS.

“Apa yang kita rasakan saat ini menuntut komitmen politik mengenai anggaran kesehatan. Kami hanya ingin dilihat dan didengar,” tambah Agung.

Para dokter tersebut menuntut adanya perlindungan profesi sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang. Selama ini, para dokter tidak merasakan manfaat nyata dari peraturan tersebut. “Pasal 34 ayat 2 UUD ’45, mana penerapannya tidak ada. Presiden Jokowi dengarkan kami,” lanjut Agung.

Para dokter dari DIB ini melakukan aksi long march mulai dari Jl Medan Merdeka Barat menuju Jl Medan Merdeka Utara. Aksi tersebut dimulai pada pukul 09.30 WIB sampai siang hari. Terlihat pula tiga unit mobil ambulance yang mengiringi aksi tersebut.

Dokter Indonesia Bersatu (DIB) menuntut:

  1. Menuntut komitmen politik dan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
  2. Menuntut pemerintah mengutamakan keselamatan pasien dalam era JKN
  3. Menuntut pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan yang adil dan merata
  4. Menuntut pemerintah untuk menekan biaya komponen pelayanan kesehatan
  5. Men‎untut pemerintah untuk menjamin profesionalisme dokter sesuai etika dan standar profesi serta mendapat perlindungan profesi dan hukum sesuai aturan yang berlaku.

(Irfan Wahab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *