Hindari Pungli, Pelayanan Publik Dihimbau Online

calo-dan-pungli-marak-karena-tak-ada-standar-layanan-publik

Pungli dan calo marak lantaran tidak ada standar layanan publik selama ini | Int

Jakarta, LiputanLIMA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan dibentuknya Tim Khusus dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan, tidak ada lagi waktu yang melebihi dari jam, semuanya harus dalam hitungan jam.

“Sehingga semua pelayanan tidak ada lagi yang hari, dan itu berlaku semua sampai dengan di bawah. Secara sederhana, tepat, kemudian juga memiliki kepastian, dan mudah diakses oleh publik,” kata Pramono kepada wartawan usai rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/2016) petang.

Selain itu, Jokowi juga meminta semuanya diintegrasikan dalam satu pintu, satu loket, ataupun juga yang online.

Ketika ingin mengurus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Walaupun satu tempat, ternyata masih ada tiga loket. Satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, dan satu loket untuk Jasa Raharja. “Yang seperti ini tidak boleh lagi. Harus, walaupun satu tempat, ya satu loket. Tidak bisa satu tempat kemudian tiga loket yang berbeda-beda. Ini sebagai contoh saja untuk STNK,” jelasnya.

Presiden, lanjut Seskab, juga meminta kepada semuanya yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk yang namanya calo harus dan wajib hilang. Bagaimana cara sistemnya? Menurut Seskab, kalau sistemnya online, tentunya calo itu akan hilang dengan sendirinya.

Pelayanan publik itu meliputi pelayanan imigrasi (baik yang di airport dan di urusan paspor), yang berkaitan dengan KTP , sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB , Akte Kelahiran, serta Akte Nikah.

(*/Suryani Musi)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *