Bicara Reklamasi di DPR RI, Danny Pomanto: Korupsi dalam Reklamasi Lebih Bahaya

Wali kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto saat menjadi pembicara pada kegiatan PB HMI di DPR RI | Dok

Wali kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto saat menjadi pembicara pada kegiatan PB HMI di DPR RI | Dok

Makassar, LiputanLIMA.com – Wali kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto jadi pembicara pada diskusi publik yang diselenggarakan PB HMI Pusat di Gedung DPR RI, (9/5/2016).

Pada diskusi bertajuk Reaklamasi Ekonomis versus Ekologis ini juga menghadirkan Hidayat Nur Wahid serta Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir.

Danny Pomanto menjelaskan bahwa bahwa Undang-undang pesisir Indonesia lahir dari reaklamasi pantai losari, Makassar. Ia melihat persoalan reaklamasi tidaklah salah, tetapi justru korupsi dalam reaklamasi itulah yang sangat berbahaya.

Berpijak pada teori sea level rise tahun 2011, kenaikan air laut akan mengakibatkan banyak kota terendam. Maka salah satu konsep pencegahannya kata Danny yakni dengan melakukan reaklamasi dengan sea wall berbentuk folder dengan perhitungan yang harus cukup akurat.

“Perbedaan mendasar tentang reaklamasi di negara Singapura dengan Indonesia, yakni di Singapura reaklamasi dilakukan oleh negara atau pemerintah dan diserahkan ke pihak swasta,” tuturnya.

Danny menjelaskan jika hal ini juga dilakukan oleh Pemkot Makassar saat melakukan reaklamasi di pantai losari sepanjang 900 meter. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaitan reaklamasi di Makassar melebihi standar nasional, 50 persen RTH.

Namun kenyataan yang terjadi di Jakarta, konsep reaklamasi sepenuhnya dikerjakan oleh pihak swasta dan fishing ground serta sea wall yang akan dikerjakan aksesnya sangat tertutup. Akhirnya, kata Danny tidak bermanfaat bagi publik serta RTH-nya hanya sekitar 20 persen.

“Seharusnya, konsep reaklamasi Jakarta membuat suatu pulau nelayan yang terakomodir dengan baik dengan pemanfaatan coral breeding dan pemberdayaan ikan karang yang dapat meningkatkan konservasi alam laut. Sehingga dapat menjadikan konsep ekologis dan ekonomis serta dampak sosialnya bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Wali kota yang juga mantan konsultan tata ruang ini pun megungkapkan jika reaklamasi adalah hal yang berbahaya, maka tidak akan ada reklamasi di negara besar seperti Arab Saudi, Jepang, dan Singapura. Padahal hal itu justru akan mencegah terjadinya kenaikan air laut yang sudah pasti mengancam jiwa masyrakat di kemudian hari.

Senada dengan hal itu, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa reaklamasi sudah merupakan hal yang mendunia. Ia juga kata mantan politisi PKS ini membawa manfaat bagi kehidupan.

“Namun apabila ditemukan reaklamasi lebih memberikan dampak negatif kepada masyarakat maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Wakil rakyat harusnya memberikan penegasan terhadap hal ini dalam rangka membangun reaklamasi untuk publik demi kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan oknum semata,” paparnya.

Ketum PB HMI melihat contoh reaklamasi yang baik adalah di Makassar dan Bali.

Konsep reaklamasi Makassar dan Bali memperhatikan dampak ekologis yang positif dan ekonomis yang mampu meningkatkan keberlangsungan hidup manusia dalam kurun beberapa tahun mendatang.

“Jakarta khususnya harus mengambil sampel dari ke dua kota tersebut,” kuncinya.

(Rilis)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *