JPU Tuntut Dewie Yasin Limpo dan Stafnya 9 Tahun Penjara

Dewie Yasin Limpo | Int

Dewie Yasin Limpo | Int

Jakarta, LiputanLIMA.com – Jaksa penuntut umum pada KPK menuntut anggota Komisi VII DPR RI non aktif Dewie Yasin Limpo selama 9 tahun penjara. Staf ahli Dewie, Bambang Wahyuhadi juga dituntut dengan hukuman yang sama yakni 9 tahun.

“Kami Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan pidana penjara masing-masing 9 tahun,” kata JPU pada KPK Kiki Ahmadyani di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat seperti diberitakan detik.com, Senin (16/5/2016).

Dewie dan Bambang dinilai bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Keduanya juga dituntut denda masing-masing senilai Rp 300 juta.

Beberapa hal yang dinilai memberatkan antara lain karena Dewie merupakan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh politisi Hanura ini menyakiti hati rakyat dan menodai kepercayaan yang telah diberikan.

“Perbuatan terdakwa yang secara aktif melakukan pertemuan untuk membahas suap proyek listrik bertentangan dengan kode etik sebagai anggota DPR RI,” ucap Jaksa Kiki.

Selain itu Dewie dan Bambang tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali tindakan korupsi yang telah dilakukan. Hal ini memperberat tuntutan bagi keduanya.

Jaksa menyebut, Dewie Yasin Limpo menerima duit senilai SGD 177.700 dari Kepala Dinas ESDM Deiyai, Papua, Irenius Adii dan pemilik PT Abdi Bumi Cenderawasih, Setiady Jusuf. Duit yang diterima anggota Komisi VII DPR nonaktif ini terkait proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

“Unsur Pasal 55 yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama telah terpenuhi,” kata Kiki.

(Asrul)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *