Ahok Mau Contek Program ‘Sentuh Hati’ Wali Kota Makassar

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berbincang di sela-sela kegiatan | Dok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berbincang di sela-sela kegiatan | Dok

Jakarta, LiputanLIMA.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengaku terkesan dengan program ‘Sentuh Hati’ yang sementara berjalan di Kota Makassar di bawah pemerintahan Wali Kota Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Bahkan dengan orang nomor satu ibukota negara ini mengaku akan mencontek program ciptaan Danny tersebut.

“Program wali kota Makassar, Pak Danny sangat bagus, terutama dengan “sentuh hati” itu. Saya berencana akan menconteknya untuk Jakarta,” ungkap Ahok pada jumpa pers yang digelar usai rapat koordinasi (Rakor) pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia (BI) untuk penguatan ekonomi regional di Gedung Thamrin Lt. 4 Function Room-Komplek Perkantoran BI Jakarta, (2/6/2016).

Program ‘sentuh hati’ Makassar yang dimaksud yakni program camat dan lurah yang sering melakukan kunjungan ke rumah warga pada hari tertentu dengan minimal kunjungan 20 rumah per minggu. Mengunjungi warga secara door to door menjadi kebiasaan lurah di Makassar yang dilaksanakan selama tiga hari dalam sepekan yakni selasa sampai Kamis.

Hal ini diangap efektif terutama untuk membangkitkan publik engagement (partisipasi publik) sehingga program-program pemerintah dapat diterima dengan baik.

Bukan kali ini saja Ahok melirik program inovasi Pemerintah Kota Makassar. Sebelumnya, Ahok juga pernah mengungkapkan ketertarikannya dengan program smart card sebagai kartu multi fungsi (one card for all) yang dapat dipergunakan sebagai atm, biodata, medical record, pembayaran pajak  alat deteksi anak kepada orang tua serta sejuta manfaat lainnya bagi warga Makassar

“Ini membuktikan Makassar sudah diperhitungkan dan menjadi contoh di Indonesia,” Kata Danny Pomanto, Wali Kota Makassar.

Selain itu, pada pertemuan yang sama Danny juga banyak mengutarakan pandangannya sekaitan program smart city. Danny mengatakan dirinya sepakat dengan pernyataan Ahok bahwa smart city haruslah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

“Pertanyaannya adalah ini smart city untuk siapa? Ini pertanyaan yang harus dijawab bersama-sama, saya sependapat dengan Pak Basuki (Gubernur DKI) smart city adalah untuk kehidupan yang lebih baik,” tutur Danny lagi.

Saat ini di Makassar menurut Danny telah dibuat smart waste management system. Proses reduksi sampah diukur secara smart system , misalnya cara menimbang sampah yang sudah terseparasi itu dengan timbangan online yang langsung ke command centre atau war room Makassar.

Danny mengatakan Bank sampah terbentuk atas inisiasi warga yang saat ini telah berkisar 300 bank sampah. 250 diantaranya telah terdaftar sebagai UMKM koperasi, dan UMKM digital serta 8 diantaranya sudah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Manajemen sampah perkotaan di Makassar dijalankan dengan melibatkan partisipasi publik ditambah drngan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga semisal adanya program sampah tukar beras, sampah tukar gas elpiji 3 kg, ataupun ditukar dengan bahan kebutuhan pokok lainnya dan bagi masyarakat pulau yang membutuhkan air bersih ada program sampah tukar air galon. Sampah di Makassar juga bisa jadi tabungan bagi anak sekolah.

Karena itulah dalam pertemuan yang juga dihadiri Ahok, Menteri Perdagangan dan Gubernur BI, Danny menekankan agar smart system ini dibuat untuk Indonesian smart nation dengan kelembagaan yang jelas. Sehingga pemegang otoritas nasional smart system ini juga jelas.

Selain itu, Danny pun meminta agar kota – kota di Indonesia yang sudah dianggap mampu bersyarat menjalankan smart system ini diberikan otoritas yang lebih agar bisa mempercepat penerapannya. Dan terakhir kata Danny, konsep smart city atau smart nation ini dibangun dari daerah ke pusat (botton up) bukan dari pusat ke daerah (top down).

“Jangan dari pusat ke daerah, karena sangat susah pemahamannya. Akan tetapi, biarkan daerah menerapkan dan mengembangkan konsep smart city yang sesuai kebutuhan masyarakatnya dan pemerintah pusat harus mendukungnya secara global (nasional) termasuk regulasi yang dibutuhkan,” pungkas Danny.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *