Bahas RUU Kewarganegaraan, Akbar Faizal Diskusi Dengan WNI dan Diaspora Di Rusia

Akbar Faizal foto bersama Dubes Indonesia di Rusia, Wahid Supriyadi, Deputi I BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Mahasiswa serta WNI di Kedubes Indonesia, Moskow. Dok

Akbar Faizal foto bersama Dubes Indonesia di Rusia, Wahid Supriyadi, Deputi I BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Mahasiswa serta WNI di Kedubes Indonesia, Moskow. Dok

Moskow, LiputanLIMA.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal menjadi narasumber diskusi terkait Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan di hadapan Warga Negara Indonesia di Rusia.

Akbar menjelaskan, perkembangan hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat yang selalu berlari lebih kencang, karena itu hukum harus selalu update dan menjadi solusi setiap permasalahan yang hadir di dalam masyarakat dengan cara terus disempurnakan.

Akbar secara khusus mengulas terkait wacana dwi kewarganegaraan dan eksistensi diaspora Indonesia. Menurutnya, wacana ini harus disikapi secara bijak dan selektif sehingga membawa lebih banyak manfaat, bukan mudharat.

“Dwi kewarganegaraan di titik tertentu berpotensi menimbulkan masalah terkait nasionalisme, penanganan tindak pidana, dualisme pembayaran pajak (double tax), separatisme, wajib militer hingga mendorong migrasi yang merugikan kepentingan nasional”, papar mantan deputi tim transisi Jokowi JK ini dihadapan puluhan WNI, Mahasiwa dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi beserta jajaran di Kedutaan Besar RI di Moskow, Selasa, (29/11/2016).

Namun demikian, Akbar menambahkan, bipartide juga membawa dampak positif, misalnya berpotensi meningkatkan karier, kesejahteraan dan pembangunan pada dua negara, terutama jika salah satunya adalah negara berkembang.

“Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui investasi, mendorong pembangunan ekonomi, peningkatan skill, pendidikan, dan kemampuan sehingga tercipta transformasi alih teknologi”, tukas pria yang digadang-gadang maju sebagai gubernur Sulsel ini.

Karena itu, dalam diskusi yang juga dihadiri Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Akbar mengusulkan jalan tengah dalam rencana revisi UU Kewarganegaraan melalui pemberlakuan dwi kewarganegaraan secara terbatas untuk kalangan tertentu, misalnya bagi penemu, investor, profesor dan kalangan lain yang memberi dampak signifikan bagi kepentingan nasional.

Selain itu Akbar juga berharap Diaspora Indonesia di luar negeri bisa mencontoh keberhasilan eksistensi Diaspora Irlandia yang begitu solid, salah satunya melalui pendataan diaspora. “Database Diaspora kita lemah, sehingga seringkali dimanfaatkan oleh negara lain”, tutup legislator dari Sulsel ini disambut tepuk tangan hadirin. (Rul)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *