Ini Cara Cegah Politik Uang di Munaslub Golkar

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kedua dari kanan), Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (kiri), dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan pada acara Syukuran dan Silaturahmi Nasional Partai Golkar di Jakarta (1/11/2015)

Jakarta, LiputanLIMA.com – April 2016 Partai Golkar segera melangsung Munaslub Golkar, menyisakan kurang lebih sebulan lagi, bursa calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar ini tidak luput dari kabar adanya politik uang.

Menurut Bendahara Umum (Bendum) Golkar, Setya Novanto menegaskan, jika Munaslub Golkar 2016 ini tidak ada politik uang, karena calon kandidat yang maju melakukan persyaratan dengan profesional.

“Saya rasa tidak ada (politik uang), semua calonnya baik-baik melakukan dengan profesional dan konstruktif,” tegas Setya Novanto saat menghadiri acara Kosgoro di Hotel Discovy, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

Partai berlambang pohon beringin ini pun berbagai macam cara dilakukannya untuk mencegah permainan politik uang untuk menentukan Ketua Umum Partai Golkar yang berikutnya. Dengan cara melibatkan KPK, TNI, Polisi Republik Indonesia, PPATK, Aktivis dan Budayawan.

Selain itu, rekomendasi dukungan 30 persen secara tertulis dari DPD I dan DPD II akan di hapus dari tata tertib Munaslub Golkar

“Tata tertib dukungan tertulis 30 persen akan dihapus dalam munas nanti. Itu menjadi media transaksional,” tegas fungsionaris DPP Golkar Ahmad Dolly Kurnia di Jakarta, Minggu (28/2/2016).

Mantan Ketua Umum DPP KNPI itu mengklaim, hampir semua pengurus di DPP setuju jika syarat dukungan 30 persen secara tertulis itu dihapus. Semua tahapan, baik saat masih bakal calon, menjadi calon, kemudian pemilihan ketum harus dilaksanakan di dalam bilik suara dan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia.

Dengan perubahan-perubahan tersebut, kemungkinan munas nanti akan dilakukan dalam tiga tahap. Dengan begitu politik uang bakal berkurang jika calon semakin banyak.

“Berkembang wacana satu pemegang suara bisa calonkan tiga orang. Dengan banyak calon dan tahapan, orang berduit akan pusing kepalanya.  Dia akan mengeluarkan banyak biaya. Nah, ini  mungkin mengurangi politik uang,” papar Dolly.

(*/Irfan Wahab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *