Pembahasan Revisi UU Pilkada Molor, Pengamat: Bisa Kacaukan Agenda Pilkada

Ilustrasi | Int

Ilustrasi | Int

Jakarta, LiputanLIMA.com – Pembahasan revisi UU Pilkada yang dinilai mendesak, nampaknya harus tertunda lagi. Jumat (29/4/2016) kemarin, DPR menggelar penutupan masa sidang dan akan melakukan reses mulai hari ini, Sabtu (30/4/2016) hingga 17 Mei nanti.

Oleh sejumlah kalangan, sikap pemerintah dan anggota DPR yang mengundur pembahasan revisi UU Pilkada menggambarkan kurangnya komitmen pembuat UU. Hal itu salah satunya diungkapkan peneliti Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykuruddin Hafidz.

Masykuruddin menilai, pengunduruan pembahasan revisi UU tersebut punya potensi yang cukup besar untuk mengacaukan agenda pilkada 2017. Menurut dia, keberadaan reses sebagai salah satu alasan untuk memundurkan pembahasan revisi UU Pilkada tidak relevan.

“Mengingat Pasal 52 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR mengatur bahwa masa reses dapat digunakan untuk tetap mengadakan rapat,” tambah dia.

Ia juga mengkritik sikap Kemendagri yang terlebih dahulu berkonsultasi dengan Presiden. Konsultasi itu, lanjut Masykuruddin, dapat dilakukan tanpa harus menunggu dimulainya masa sidang DPR berikutnya.

Padahal kata dia, ada banyak permasalahan terjadi pada pilkada 2015 lalu yang bersumber dari UU Pilkada, yang tidak secara komprehensif mengatur dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya, pengaturan mengenai calon tunggal, politik uang, dan kepesertaan partai politik yang bersengketa.

(*/Luqman)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *