Pemkab Takalar: Tidak Ada Aset Daerah Yang Dijual Bupati

img-20161010-wa0003

Takalar, LiputanLIMA.com – Kasus transaksi jual beli tanah di Desa Laikang, kecamatan Mangngarabombang (Marbo) yang sementara menggelinding di Kejaksaan Tinggi (Kejati) memasuki babak baru. Kasus tersebut turut membuat Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin dimintai keterangan di Kejati Sulsel beberapa waktu lalu. 

Pemkab Takalar melalui Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menjelaskan bahwa lahan yang dilaporkan di institusi hukum tersebut tidak tercatat di buku inventaris Pemerintah Kabupaten (Pemkab). “Lahan tersebut tidak tercatat di data kami sebagai aset daerah. Sehingga sangat tidak rasional kalau diisukan tanah dimaksud adalah milik (aset) Pemkab.”ujar Amran Torada, Kabid Aset BPKD Takalar, Senin (10/10/2016).

Mantan Sekcam Galesong Selatan ini menambahkan dalam buku induk inventaris Badan Milik Daerah Pemkab Takalar tidak tercatat dalam buku inventaris. ” Tidak ada aset Pemkab berupa tanah di Laikang, apalagi seluas 40 HA seperti yang dipersoalkan,” jelas Amran.

Kalaupun ada aset Pemkab yang ingin dijual (ditransaksikan), harus melalui prosedur melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Selain itu, meknismenya juga harus melalui forum musyawarah dan kajian tim peneliti di panitia penghapusan. Karena dari hasil penjualan aset akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).”tambahnya.
Pihaknya menyimpulkan, soal jual beli tanah yang bergulir di kejati kata Amran, sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan aset Pemkab karena tanah tersebut murni bukan asset Pemkab Takalar.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *