Menanti Renaissance Hukum di Indonesia

Ilustrasi | Int

Ilustrasi | Int

Penulis tidak menyalahkan sistem yang dianut dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, nalar penulis lebih tertarik ke arah bahasan, siapa yang merancang dan siapa yang diamanahkan menegakkan hukum itu sendiri.

Kita bisa berhitung, lembaga hukum mana lagi yang masih bersih dari penyelewengan hukum hingga hari ini. Pemberitaan masalah ketimpangan penegakan hukum di Indonesia kini telah menjadi sinetron yang memiliki banyak cerita di setiap episodenya.
Lembaga yang seharusnya menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam penegakan hukum semisal Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pun tidak luput dari cerita ini.

Kita tentu berkeyakinan bahwa masih banyak para aparat penegak hukum yang memiliki moral dan nurani bersih namun (sengaja) dipinggirkan, sehingga sudah seyogyanya momentum ini dimanfaatkan sebagai renaissance nurani hukum.

Oleh sebab itu, komitmen dan kemauan politik dari pemerintah, parlemen, dan pimpinan lembaga penegak hukum menjadi alat vital dalam hal ini. Masyarakat amat merindukan teladan hukum, sehingga prasyarat kejujuran, ketegasan, dan keberanian dalam menegakkan hukum dengan moral dan nurani menjadi syarat minimal dari pencarian tersebut (Deryck Beyleveld, Law as a Moral Judgment, 1986).

Sebaliknya, jika terbukti atau setidak-tidaknya terindikasi adanya praktik koruptif dan penyimpangan hukum di aras kekuasaan manapun, maka sudah selayaknya segera dibersihkan.

Dalam konteks ini, Cicero sempat berpidato di depan tribunus dengan mengatakan bahwa ikan membusuk mulai dari kepala hingga ke ekor, sehingga tindakan yang pantas dilakukan menurutnya adalah dengan memotong dan membuangnya (Imperium, 2007).

Masalah pelik dihadapi ketika nurani seseorang tertutup kabut tebal akibat “keterlanjurannya” terlibat atas sandiwara mafia hukum dan peradilan. Pastilah mereka diam dan bungkam seribu bahasa karena khawatir sejarah kelamnya akan ikut terbuka, sehingga tepat ketika J.E. Sahetapy menyitir pepatah Belanda “de pot verwijt de ketel” yang artinya “belanga menuduh panci, maka akan sama-sama hitam pantatnya”.

Satu hal yang tidak kalah pentingnya yakni dengan menggalang pengawasan oleh rakyat dan pers secara langung dan terus-menerus. Tanpa adanya pemberitaan dari media massa, tentu tabir kelam penegakkan hukum seperti sekarang ini tidak akan pernah tersingkap ke meja publik.

A blessing in disguise! Oleh karenanya kita patut bersyukur, sebab baik aparat penegak hukum maupun masyarakat luas menjadi terlatih pendengaran telinganya, terasah penglihatan matanya, dan tersinari hati nuraninya.

Perjuangan menegakkan keadilan berdasar moralitas dan hati nurani yang tulus memang terasa berat dan tiada henti. Akan tetapi, keyakinan atas pencapaiannya tidak boleh pernah goyah atau redup sedikitpun.

Tentunya di masa yang akan datang kita berharap bahwa tak perlu lagi kita mengais-ngais untuk sekedar mencari sebongkah nurani di tengah-tengah ilalang keadilan. Bahkan saking pentingnya arti sebuah nurani hukum, Mahatma Gandhi pernah menyatakan, “In matters of conscience, the law of the majority has no place”.

Tumbuhnya nurani hukum di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara memang nampak sebagai sebuah konsep yang mengawang dan hanya pemanis di tengah amburadulnya penegakan hukum di negeri ini. Namun bukan tak mungkin, jika mimpi ini bisa diwujudkan walau harus melewati waktu yang terhitung tidak singkat.

Sejarah besar yang pernah terjadi di beberapa negara di dunia ini, bukan merupakan hadiah dari Tuhan yang terjadi secara instant tetapi merupakan sebuah rekayasa dari orang-orang besar di zamannya. Revolusi Perancis, Revolusi industri di Inggris, Revolis Iran, Restorasi Meiji di Jepang, dan beberapa kejadian besar lainnya adalah sebuah rekayasa sosial yang dibangun dengan tahapan dan waktu yang tidak singkat.

Semua peristiwa ini harus melewati pergantian generasi, namun ada pondasi gerakan yang telah dibangun sebelumnya. Begitu pun dengan renaissance nurani hukum di Indonesia, mungkin kita akan menunggu atau bahkan tidak akan menikmati hasilnya. Namun kita harus percaya, bahwa generasi kita bisa membentuk pondasinya dengan sebuah konsep gerakan jangka panjang dalam membangun nurani hukum untuk generasi kita selanjutnya.

Dimulai dari kesadaran kita dan kesadaran menyadarkan (mendidik) orang disekitar kita bahwa nurani hukum lebih penting dari pada kepentingan sendiri-sendiri. Semoga!!!

IMG-20160510-WA0000Penulis merupakan mahasiswa Magister Hukum UMI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.