KPU Kumpulkan KTP Pasca Pencoblosan, Pengamat: Tak Ada Lagi Kewenangan

Nurmal Idrus, Direktur Nurani Strategic. Int.

Takalar, LiputanLIMA.com- Terkait wacana pengumpulan salinan KTP oleh pihak penyelenggara Pilkada Takalar, ditanggapi oleh Nurmal Idrus, mantan Ketua KPU Makassar. Menurut Nurmal, sejak Daftar Pemilih Tetap ditetapkan, maka proses pemutakhiran atau apapun namanya, sudah bukan menjadi kewenangan KPU. “Pemutakhiran berupa pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih sudah berakhir sejak ditetapkannya DPT sebelum pemungutan suara. Saya pikir tak ada regulasi yang mengatur langkah itu. Tak ada lagi kewenangan KPU untuk itu.”jelas Nurmal ketika dihubungi, Minggu (26/2/2017).

Ditanya apakah ini merupakan bentuk kesiapan KPU menghadapi gugatan di MK, Nurmal menilai, KPU harusnya melihat dulu materi gugatan. “Apakah memang perlu mengumpulkan KTP seperti itu.? Saya berbicara tugas dan wewenang KPU dalam konteks pilkada yang tak mengakomodasi cara seperti itu.”jelasnya. Tapi, menurut Nurmal, jika itu adalah salah satu strategi KPU dalam menghadapi gugatan maka mungkin boleh saja, tetapi tentu harus ada izin dari pemerintah setempat. “Sebab pengumpulan seperti itu tak dikenal dalam tupoksi dan kewenangan yg diberikan undang undang kepada KPU.”urai Nurmal yang sekarang menjadi konsultan politik dengan bendera Nurani Strategic.

Diketahui, penyelenggara Pilkada Takalar setelah rekapitulasi suara di tingkat KPU, PPK dan PPS gencar mengumpulkan salinan KTP bagi para pemilih yang menggunakan KTP dan Suket. Salah seorang netizen menggunakan akun Bahar Limpo, mengaku berang ketika didatangi PPS dan mencari KTP istri dan anaknya. “Anak dan istri saya dianggap pemilih siluman,”katanya dalam status Facebook miliknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.