Pengumpulan KTP oleh KPU Takalar, Bur Nojeng: Kami Bakal Laporkan DKPP

 

Kunjungan Gubernur SYL memantau persiapan Pilkada Takalar, beberapa waktu lalu.

Takalar, LiputanLIMA.com- Tahapan Pilkada Takalar bakal berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK). Paslon nomor urut 1, Burhanuddin Baharuddin-Nasir Ibrahim merasa dirugikan lantaran Paslon petahana itu menilai, bahwa telah terjadi manipulasi Daftar Pemilih oleh penyelenggara bersama Dinas Kependudukan di Takalar.

Tersiar kabar, pasca rekap tersebut, perangkat KPU di tingkat kecamatan dan Desa diberikan perintah untuk mengumpulkan  salinan/fotokopi KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT pada Pilkada lalu.

Daeng Nakku, Salah seorang warga Patte’ne kecamatan Polongbangkeng selatan membenarkan bahwa dirinya sempat ribut dengan PPS setempat. “PPS mendatangi warga yang tidak ada namanya di DPT waktu pencoblosan. Minta salinan KTP lagi. Katanya diperintahkan PPK Polsel untuk meminta salinan KTP bagi warga yang mencoblos dengan e-KTP dan Surat Keterangan (Suket). Saya bilang untuk apa lagi.”tegasnya, Minggu (26/2/2017).

Menanggapi kejadian ini, salah satu tim pemenangan paslon nomor 1 Bur Nojeng, Muh Idris Leo diminta tanggapannya sekaitan hal ini mengatakan bahwa gerakan ini perlu diwaspadai. “Perlu diwaspadai. Jangan sampai mereka mencoba menghilangkan jejak yang sementara berproses hukum. Persoalan ini sudah kami laporkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sengketa pilkada.”jelas Idris. Dirinya juga mempertanyakan kenapa baru sekarang KPU melakukan hal ini. “Kan tahapan pendataan pemilih sudah lewat. Anehnya, kami dapat di Bontokassi Polut dan beberapa wilayah di Galesong, ada juga tim paslon nomor 2 yang diperbantukan mengumpulkan KTP warga. Mereka diminta PPK dan PPS,”jelas Idris yang juga Wakil Ketua DPRD Takalar. Jangan sampai, menurut legislator PKPI, penyelenggara berupaya mengganti pemilih siluman itu dengan nama lain yang telah dikumpulkan KTPnya. “Tapi kita sudah punya nama dan NIK abal abal yang dibuat Capil dan ditetapkan KPU itu. Kami sedang mengkaji untuk melaporkan mereka ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).”kunci Idris.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.