Akademisi-Aktifis di Makassar Bikin Petisi Soal Kisruh DPD

Makassar, LiputanLIMA.com- Akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) menyoal kisruh Dewan Perwakilan Daaerah (DPD) RI, Minggu (9/4/2017) di Warkop 212 Makasar.

FGD yang mengambil tema “Bedah Polemik Parpolisasi DPD RI” turut dihadiri senator DPD asal provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Asri Anas.

Dalam kegiatan FGD tersebut, hadir sebagai Pemantik Diskusi dari beberapa pakar dari perguruan tinggi di Makassar, diantaranya  Prof Marwan Mas (Pakar Hukum), Dr Adi Suryadi Culla (Pengamat Politik), Syamsuddin Alimsyah (Ketum LSM KOPEL), Alwi Rahman (Budayawan).

 

Sedangkan Peserta FGD, hadir sejumlah akademisi seperti Dr Arief Wicaksono (Dekan Fisipol Unibos), Dr Firdaus Muhammad (Pengamat Politik UIN Alauddin), Dr Saefuddin Al Mughiy (Pengamat Politik UVRI), Dr Abdi (Akademisi Unismu), Andi Luhur Prianto (Ketua Jurusan Fisipol Unismu), Azhar Arsyad (Ketua PKB Sulsel dan mantan Aktivis), Dr Arqam Azikin (Pengamat Militer dan Kebangsaan), Suwadi Idris Amir (Direktur IPI), Rusli Sirri (Direktur Ujungpandang Ekspres) dan puluhan aktivis dari berbagai OKP dan kampus.

 

Setelah FGD selesai dilakukan, semua peserta FGD sepakat membuat PETISI Menolak Parpolisasi DPD RI dan Meminta Presiden Jokowi memperkuat peran DPD RI.

 

Berikut bunyi Petisi mereka.

PETISI TOLAK PARPOLISASI DPD

Akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan

Kemelut yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah dan upaya Partai Politik untuk mengangkangi DPD dengan mendorong kader-kader Partai Politik untuk menguasai lembaga ini,  telah mengakibatkan terjadinya  kekisruhan di DPD beberapa hari lalu.

Dominasi anggota Partai Politik di DPD telah mengubah lembaga ini sebagai arena bermain para politisi dengan cara-cara kotor mereka. Wajah DPD tidak lagi sebagai perwakilan dan representasi  daerah tetapi telah berubah menjadi representasi Partai Politik. 

Demi menjaga penegakan hukum yang benar dan menjauhkan DPD dari parpolisasi, maka kami segenap akademisi dan masyarakat Sulawesi Selatan menyatakan sikap:

1. Menolak dengan keras  keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari unsur Partai Politik karena telah merusak bangunan bikameral yang diatur dalam UUD 1945.

2. Meminta dengan segera kepada anggota DPD yang juga sebagai anggota Partai Politik untuk memilih melepaskan keanggotaannya dari Partai Politik atau mengundurkan diri sebagai anggota DPD RI.

3. Segera melakukan pembatalan terhadap pelantikan Osman Sapta – Nono Sampono -Darmayanti Lubis selaku pimpinan DPD karena  keterpilihannya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 38P/HUM/2017 dan Nomor 20P/HUM/2017 yang telah ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPD melalui keputusan No. 12/PIMP./III/2016-2017.

Demikian petisi ini dibuat kepada MPR, DPR, DPD dan pihak-pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Makassar, 9 April 2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.