Kejaksaan Watch Nilai DPR Terlalu Bernafsu di Kasus e-KTP

Jakarta, LiputanLIMA.com- Penolakan KPK untuk tidak membuka rekaman hasil pemeriksaan Miryam yang tertuang dalam BAP seperti yang diminta oleh anggota DPR ditanggapi oleh lembaga Kejaksaan Watch di Jakarta.

Syamsuddin Rajab, Ketua Presidium Kejaksaan Watch mengatakan bahwa permintaan DPR tersebut tidak terkait dengan sesuatu hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Permintaan itu hanya kepentingan orang-perorang anggota DPR kemudian dilembagakan melalui pengajuan hak angket, walaupun penuh konflik kepentingan karena banyaknya anggota DPR yang terlibat dalam kasus e-KTP.”jelas Olleng, sapaan Syamsuddin, Rabu (13/6/2017).

Ditambahkan Olleng bahwa kedudukan BAP yang memuat keterangan saksi/terdakwa dalam proses penyidikan sangat vital karena dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 162, Pasal 184 KUHAP dan Pasal 305 HIR. “Meski demikian, keterangan dalam BAP pada persidangan dapat saja berbeda dan bahkan berhak dicabut dengan alasan adanya tekanan atau ancaman.”tambah pria asal Jeneponto, Sulsel.

Mantan Direktur PBHI ini menambahkan, bagi penyidik KPK, keterangan saksi/terdakwa dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan Negara sebesar Rp. 2.3 Triliun (grand corruption) tentu hal penting, strategis dan berdampak luas bagi kepentingan masyarakat dalam memperoleh hak identitas diri sebagai warga Negara.

“Penyebutan nama anggota DPR dalam pemeriksaan tindak pidana, merupakan hal yang biasa untuk merangkai suatu peristiwa pidana agar dapat menemukan pelakunya. Bukan berarti nama yang disebut terlibat dalam kasus yang sedang disidik oleh penegak hukum. Karenanya anggota DPR tidak perlu marah dan panik serta bernafsu dengan melibatkan kelembagaan DPR yang sesungguhnya perbuatan orang perorang.”pungkas Olleng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.