Masyarakat Galesong Demo, Pemprov Sulsel Akui Beri Izin Tambang Pasir Laut

MAKASSAR, LiputanLIMA.com- Masyarakat Galesong di Takalar seolah pantang menyerah memperjuangkan penolakan tambang pasir laut di daerah mereka. Mereka kembali menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Kali ini, Ratusan warga Galesong Kabupaten Takalar menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (6/7/2017).

Aksi ini masih mengusung tuntutan agar Gubernur Sulsel mencabut Izin penambangan pasir di Galesong dan Sandrobone.

“Kami meminta bapak Gubernur Sulsel, bapak Syahrul Yasin Limpo untuk segera mencabut izin operasional penambangan pasir laut pantai Galesong Mapsu Sanrobone yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan kepada pihak PT. Yasmin, PT. Mineratama, dan PT. Gasing Sulawesi,” ujar Sapri, kordinator lapangan aksi ini.

Tuntutan yang lain, masyarakat juga menuntut agar kapal Royal Boskalis asal Belanda yang selama ini beroperasi untuk proyek CPI segera dilarang karena tidak berpihak sedikit pun kepada masyarakat pesisir.

“Kami meminta kepada bapak Gubernur Sulsel untuk menghentikan proyek CPI serta segala aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Yasmin saat ini dengan menggunakan Kapal Royal Boskalis asal Belanda,” ujar Sapri.

Menanggapi masalah ini, Pemerintah Provinsi Sulsel yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel Andi Hasbi Nur bersama Kadis ESDM Gunawan Palaguna, membenarkan bahwa pihak pemerintah provinsi memberikan surat izin kepada pihak PT Yasmin untuk Proyek CPI di Pesisir Galesong. Surat izin tersebut bernomor 28/I.03.P/P2T/10/2016.

“Sudah memiliki izin, betul kami yang beri izin kepada PT Yasmin,” ujar Hasbi.
Aksi perlawanan ini merupakan kesekian kalinya. Sejak ditambang, Nelayan di Galesong mengaku pendapatan mereka menurun drastis. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.