Meski Empat Fraksi ‘Walk Out’, DPR Sahkan UU Pemilu

JAKARTA, LiputanLIMA.com– Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, akhirnya menolak untuk mengikuti pemungutan suara (voting) tentang isu krusial ambang batas pemilihan presiden dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Kamis (20/7/2017) malam.

Keempat fraksi tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah hasil penghitungan awal menunjukkan kekalahan suara telak 217 melawan 322 suara dari partai-partai pendukung pemerintah.

Penghitungan jumlah anggota peserta rapat dari masing-masing fraksi ini sebetulnya hanya untuk memutuskan apakah rapat akan diselesaikan Kamis malam atau ditunda Senin. Para anggota fraksi pendukung pemerintah menuntut rapat dituntaskan hari itu juga.

Kedua kubu berbeda pendapat soal ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold), di mana partai-partai pendukung pemerintah menghendaki 20 persen seperti tercantum di Paket A, sementara empat partai lainnya menuntut 0 persen di Paket B.

Semua wakil fraksi yang menentang ambang batas 20 persen mengatakan “tidak akan ikut bertanggung jawab” atas keputusan yang diambil dalam voting.

Menurut politisi Partai Demokrat Benny K. Harman, ambang batas 20 persen “secara telak melanggar konstitusi.”

Pemimpin rapat Fadli Zon juga memutuskan meninggalkan meja pimpinan karena fraksinya, Partai Gerindra, menyatakan walkout dari rapat tersebut.

Dengan aksi itu, DPR kemudian melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Pemilu bisa disahkan menjadi undang-undang?” tutur Ketua DPR Setya Novanto, yang memimpin sidang.

Peserta paripurna pun serentak menjawab, “Setuju…”

Mendengar jawaban dari peserta rapat paripurna, Novanto pun segera mengetok palu tiga kali, tanda pengesahan UU Pemilu.

“Paket A kita ketok secara aklamasi. Berikutnya saya persilakan Mendagri untuk menyampaikan pandangan pemerintah,” ucap Novanto.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.