PPATK Akan Awasi Politik Uang di Pilkada 2018

Kepala PPATK, Kiagus Badarudin (int)

JAKARTA, LiputanLIMA.com- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat bakal membentuk tim untuk merumuskan langkah strategis dalam rangka mengawasi praktik politik uang sepanjang Pilkada 2018 secara bersama-sama.

Salah satu yang dirumuskan adalah titik rawan politik uang pada tahapan pencalonan, kampanye hingga pemungutan suara.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin mengatakan bahwa kesepakatan terjalin usai PPATK dan Bawaslu mengadakan pertemuan di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (22/12/2017).
“Kami telah sepakat membentuk tim kecil untuk merumuskan hal atau langkah strategis yang akan dilakukan ke depan,” tutur Kiagus pada cnnindonesia.

Langkah-langkah strategis yang dimaksud berkutat mengenai pola kerja sama antara PPATK dan Bawaslu dalam bertukar informasi. Misalnya, mekanisme pemberian segala jenis informasi yang berkaitan dengan calon kepala daerah beserta tim suksesnya oleh Bawaslu kepada PPATK.
Sebaliknya, tim pun akan merumuskan pola pemberian data transaksi mencurigakan yang dilakukan calon kepala daerah dari PPATK ke Bawaslu.

“Mengenai teknis detailnya nanti akan dirumuskan oleh tim kecil,” tutur Kiagus.

Tim kecil nanti juga akan menentukan titik-titik rawan terjadinya praktik politik uang.

Kiagus mengatakan bakal memberikan hasil riset PPATK tahun 2013 hingga 2015 kepada tim mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang terjadi sepanjang pemilu dilaksanakan.

“Misalnya pada tahap pencalonan, kampanye, pemungutan suara. Nanti akan kita berikan semua dan tim akan menentukan tahap mana saja yang menjadi titik paling rawan,” tutur Kiagus.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.