Korupsi Dibawah Rp. 50 Juta Masih Polemik

Kepala Devisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia Irjen Pol M Iriawan (tengah) menjawab pertanyaan wartawan setelah melakukan pertemuan bersama pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, kamis (25/2/2016)

Kepala Devisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia Irjen Pol M Iriawan (tengah) menjawab pertanyaan wartawan setelah melakukan pertemuan bersama pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, kamis (25/2/2016)

Jakarta, LiputanLIMA.com – Pasca pertemuan Kepala Devisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia Irjen Pol M Iriawan bersama pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, kamis (25/2/2016) menyisakan polemik. Pertemuan tersebut membahas kerjasama dengan Polri dalam bidang koordinasi, supervise dan pengawsan kasus tindak pindak korupsi.

Salah satu pembahasan dalam perrtemuan tersebut membahas surat Surat Edaran Jaksa Agung nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 tentang tindak pidana korupsi ringan di bawah Rp. 50 Juta yang tidak akan diproses hukum masih menjadi polemik. Bahkan, surat edaran itu sempat menjadi pembahasan antara KPK bersama Mabes Polri.

Surat yang bertanggalkan 18 Mei 2010 itu terbit ketika posisi jaksa agung diduduki Basrief Arief. Surat yang ditujukan pada seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia itu berisi imbauan agar dalam kasus dugaan korupsi, masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian negara yang nilainya kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atau berlaku asas restorative justice.

Jaksa Agung Prasetyo yang sebelumnya  merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem periode 2014-2019 menanggapi surat edaran tersebut. “Itu sangat tidak bisa digeneralisir. Setiap kasus beda-beda, ada mens rea-nya. Itu pun masih restorative justice, belum menjadi undang-undang,” ucapnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut bahwa masih ada perdebatan terkait surat edaran tersebut. “Masih akan ditata kembali kelanjutanya seperti apa implementasinya karena terdapat perdebatan tentang hal itu,” ucap Saut.

Saut yang juga akademisi pengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia mengaku akan ada kajian lebih dalam tentang surat edaran itu. Namun memang kewenangan terkait surat edaran itu berada di tangan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

(*/Irfan Wahab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.