Pengamat Sebut Revisi UU KPK Gerakan Besar Pelumpuhan

Makassar, LiputanLIMA.com – Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergulir. Tidak sedikit yang merasa pesimis jika perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mampu mengatasi fenomena vonis koruptor yang semakin ringan.

Malah revisi ini dinilai cenderung melemahkan karena tidak mempertegas fungsi dan memperkuat tujuan lembaga ini.

“Seharusnya UU itu direvisi untuk menambah dan memperkuat kinerjanya. Agar bisa membantu tercapainya apa yang dicita-citakan oleh Negara kita ini,” kata dosen Hukum Administrasi Negara UIN Alauddin, Hisbullah, kepada Liputanlima.com, Jum’at (5/2/2016).

“Karena revisi UU tentang KPK itu memang sangat mengarah kepada pelemahan KPK,” lanjutnya lagi.

Menurutnya, KPK merupakan lembaga negara yang independen dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain. Terlebih jika ada pembatasan penyidikan KPK.

“Saya tidak sepakat bila KPK harus minta izin di kejaksan kalau ingin melakukan penyidikan. Masa lembaga kepolisian saja tidak mesti minta izin kalau menyidik,” tambah Hisbullah.

Peneliti hukum dari Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar, bahkan menyebut kalau revisi tersebut tidak menyinkronkan antara alasan pemerintah terkait penguatan KPK dengan usulan perubahan UU yang muncul di DPR.

Hal ini dasari dari fenomena vonis ringan terhadap koruptor selama tiga tahun belakangan ini. Ia pun menilai tidak ada sinkronisasi dengan pemberian efek jera melalui perubahan itu.

Sekadar diketahui, dari laporan tahunan ICW, putusan yang dihasilkan oleh Pangadilan Tipikor masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan dan tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan, dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi.

Menurut Erwin, perubahan UU KPK menunjukkan adanya gerakan besar untuk melumpuhkan KPK. Eksistensi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi seolah-olah mau dihilangkan.

“Ada gerakan besar untuk melumpuhkan KPK, mereka paham kekuatan KPK ini dilindungi undang-undang, maka UU tersebut berusaha untuk direvisi,” kata dia.

Erwin tidak yakin dengan argumentasi penguatan KPK melalui revisi itu memiliki dasar dan landasan yang kuat. “Seperti kemarin baru ada 4 poin perubahan, sekarang berkembang menjadi 13 poin turunan,” katanya.(saefullah/man)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.