Ini Daftar Pesantren Terindikasi Memunculkan Radikalisme

kepala-badan-nasional-penanggulangan-terorisme-bnpt-komjen-saud-usman-nasution-_150408210452-787

Kepala BNPT Komjen Saud Usman Nasution

Jakarta, LiputanLIMA.com – Kepala badan Nasional Penanggulangan terorisme (BNPT), Komjen Pol Saud Usman Nasution meminta agar mengawasi 18 pondok pesantren yang berpotensi memunculkan radikalisme.

Pernyataan tersebut ia lontarkan kepada jajaran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), tingkat daerah dalam rapat kerja nasional (Rakernas) FKPT di Jakarta, Selasa (23/2) malam.

Pengawasan tersebut dilakukan guna mencegah adanya santri yang terlibat sebagai teroris.

BNPT mencatat terdapat 18 ponpes yang terindikasi berpotensi memunculkan pengaruh radikalisme, di antaranya Islam Amanah di Poso (terkait Jemaah Islamiyah dan kerusuhan Poso), Nurul Hadid dan Al-Muttaqin di Cirebon (terkait Jemaah Islamiyah dan Jemaah Anshorut Tauhid), Al-Abqory di Serang (terkait Jabhat Al-Nusra), Al-Islam di Serang (terkait Jemaah Anshorut Tauhid), dan Darul Aman di Makassar (terkait Jemaah Islamiyah dan Majelis Mujahidin Indonesia).

Ia berharap peran penelitian dan pendataan lokasi oleh FKPT di daerah dapat semakin ditingkatkan pada 2016.

Ia juga menyinggung agar alokasi satu milyar untuk masing-masing FKTP mestinya dapat dipertanggungjawabkan dengan peningkatan penelitian lokasi radikalisme di daerah.

“Saat ini, terdapat 32 FKPT di tingkat provinsi di Indonesia. Dua provinsi yang belum memiliki forum ini adalah Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

FKPT bertugas di daerah untuk meneliti potensi gerakan terorisme, membuat sistem siaga dini bahaya terorisme, pelatihan antiterorisme bagi pemuda, mengedukasi semua elemen masyarakat, serta pembinaan napi dan mantan napi.

“Saya yakin jumlahnya bisa tambah, bisa kurang, karena tolok ukur awalnya keterlibatan dari santri, tenaga pengajar, atau kolaborasi dengan kelompok radikalisme yang telah diproses hukum,” kata Saud.

Dia mengatakan pula bahwa pihaknya serba sulit dalam mengungkap radikalisme di pondok pesantren.

Selain itu, Saud mengatakan bahwa penggolongan pondok pesantren tersebut merupakan masukan bagi pihak pengelola pondok tersebut untuk menjalin dialog.

“Pondok ini harus terbuka, tidak eksklusif, apalagi jika ada yang masih mengarah ke terorisme,” kata dia, dilansir dari Republika.co.id.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.