Meski Siap Datang, Panwas Tutup Laporan RMS


Takalar, LiputanLIMA.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)  Takalar akhirnya tidak melanjutkan laporan atas Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel Rusdi Masse yang diduga melakukan fitnah saat kampanye di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong pekan lalu. Padahal, Bupati Sidrap itu belum pernah memenuhi panggilan Panwas untuk mengklarifikasi laporan itu.
“Jadi setelah kita rapat dengan Gakkumdu maka kita simpulkan tidak melanjutkan laporan ini karena tidak cukup bukti,” kata Divisi Penindakan Sengketa Pilkada, Syaifuddin, Sabtu (31/12/2016).

Dia menegaskan, jika Panwas tidak cukup bukti untuk melanjutkan gugatan itu. Pasalnya, pelapor hanya menggunakan guntingan berita dari salah satu media online. Harusnya, pelapor membawa bukti rekaman suara atau suara dan gambar saat Rusdi Masse menyampaikan pernyataan itu. Dengan rekaman suara dan gambar, maka Panwas akan bisa menilai secara utuh pernyataan itu.

“Jadi kita anggap tidak cukup bukti karena pelapor hanya membawa guntingan berita online, tidak ada bukti lain sehingga kami meyimpulkan laporan ini kita hentikan,” kata Syaifuddin.
Syaifuddin menegaskan, pihaknya tidak bisa langsung menolak gugatan itu meski sejak awal diketahui kekurangan bukti. Pasalnya, Panwas tidak dibenarkan menolak gugatan terkait sengketa Pilkada. “Kita terima karena kita tidak bisa menolak laporan masyarakat, meskipun sejak awal kita tahu jika buktinya tidak cukup,” ungkap dia.

Dengan penutupan kasus itu, maka Panwas tidak lagi akan memanggil Rusdi Masse untuk melakukan klarifikasi. Padahal, Rusdi Masse belum sempat memenuhi panggilan perdana Panwas atau gugatan yang dlayangkan kuasa hukum pasangan petahana, Burhanuddin Baharuddin – Nasir Ibrahim.

Mendengar penghentian kasus itu, juru bicara Partai Nasdem Sulsel Arum Spink mengaku, sangat kaget. Pasalnya, Rusdi Masse usai malam pergantian tahun sudah menyiapkan diri mendatangi Panwas Takalar. “Saya belum tahu, tapi kalau itu terjadi saya kaget juga, kenapa tiba- tiba dihentikan padahal Pak Rusdi sudah siap datang nanti setelah padatnya kegiatan tahun baru,”kata Arum Spink, Minggu (1/1/2017).

Meski demikian, Pipink, sapaan akrab Arum Spink mengaku, mengapresiasi keputusan Panwas itu. Pasalnya, Panwas adalah institusi yang paling profesional dan memahami gugatan itu. “Tapi saya apresiasi itu sebagai keputusan profesional dari Panwas karena memang sejak awal kita tidak merasa ada pelanggaran di situ karena beliau kan tidak menyebut nama. Lagi pula, kejadian itu bukan kegiatan kampanye. Tapi deklarasi relawan,” kunci anggota DPRD Sulsel itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.