Dukung NH-Aziz, PPP Koalisi Golkar di Pilgub Sulsel

JAKARTA, LiputanLIMA.com- DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz resmi berkoalisi dengan Partai Golkar untuk mengusung Cagub-cawagub Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, menghadapi Pilgub Sulsel 2018.

Isyarat koalisi itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi dukungan yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz di Jakarta, Senin malam (21/8/2017).

Djan menyerahkan surat dukungan tersebut kepada Nurdin Halid yang didampingi Sekjen DPP Golkar Idrus Marham.

Surat rekomendasi itu melampirkan nota kesepahaman antara kedua pihak, yakni DPP PPP kubu Djan Faridz dan Nurdin Halid dan ditandatangani kedua belah pihak.

Nurdin Halid yang juga Ketua Harian DPP Golkar melalui pesan Watshap membenarkan jika surat tersebut dalam bentuk surat dukungan.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Sulsel, Risman Pasigai, yang dihubungi wartawan juga membenarkan hal itu.

Menurut Risman, Djan Faridz sendiri yang mengundang khusus Nurdin Halid untuk menyerahkan rekomendasi dukungan tersebut. Nurdin pun datang bersama Sekjen DPP Golkar Idrus Marham.

“Sebenarnya surat (rekomendasi) itu sudah lama mau diserahkan oleh DPP PPP kepada Pak Nurdin Halid. Tapi, demi suasana politik yang kondusif, maka Pak Nurdin Halid sejak awal belum bersedia datang. Tapi, kali ini, Pak Nurdin Halid dengan segala pertimbangan yang matang, maka beliau hadir ke sana untuk menerima langsung surat tersebut bersama Pak Idrus Marham,” bebernya.

Terkait dualisme di kubu PPP, lanjut Risman, tidak ada masalah karena DPP PPP sudah menjamin secara hukum. PPP kubu Djan Farid belakangan dinyatakan sah.

“Awalnya kan yang disahkan melalui KemenkumHAM adalah kubu Rommy (Romahurmuzy), lalu kubu Djan Faridz mem-PTUN-kan surat dari KemenkumHAM itu. Sidang PTUN lalu memenangkan kubu Djan Faridz,” jelas Risman.

Atas keputusan PTUN, tambah Risman, giliran Romy menggugat ke Mahkamah Agung (MA), namun surat gugatan ditolak. MA menyatakan, surat gugatan atau semua persoalan di kubu PPP dikembalikan kepada Mahkamah Partai PPP. Sementara, Mahkamah Partai PPP sebelumnya menyatakan secara tertulis bahwa kepengurusan PPP Djan Faridz yang sah secara hukum. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.